ZONASULTRA.COM, KENDARI – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhammad Endang meminta agar Gubernur Sultra Ali Mazi, lebih responsif soal penanganan virus Corona atau Coriva Virus Disease 2019 (Covid-19) agar tidak terjadi kegelisahan dan kekhawatiran di masyarakat.
Menurut Endang, kesimpangsiuran informasi yang melanda masyarakat Sultra, yang memuncak setelah diumumkannya tiga kasus positif Covid-19, merupakan bukti bahwa gubernur sama sekali tidak memiliki konsep bagaimana strategi daerah melakukan pengendalian atas penyebaran Covid-19. Meski dalam hal paling sederhana sekalipun, yaitu bagaimana menyampaikan informasi yang jelas kepada publik yang telah dilanda keresahan.
“Saya sangat memahami kekecewaan awak media massa terhadap tim gugus tugas Covid-19 Sultra, yang enggan menjelaskan riwayat perjalanan tiga pasien positif Covid-19 dengan alasan menunggu gubernur mengumumkannya secara langsung pada hari ini. Menurut saya ini pertanda bahwa gubernur kurang responsif dan sensifitas dalam menjawab kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat,” kata Endang di ruang kerjanya, Jumat (20/3/2020).
Endang bilang, penyebaran wabah Covid-19 harus diimbangi dengan langkah cepat, sebab virus ini tidak mengenal rumitnya birokrasi dan basa basi keprotokoleran atau menunggu gubernur.
(Baca Juga : Gubernur Sultra Sebut 3 Pasien Positif Corona Punya Riwayat Perjalanan Umroh)
Olehnya itu, Ketua DPD Demokrat Sultra ini meminta gubernur agar bangun, bangkit, dengarkan dan respon dengan segala kegelisahan masyarakat Sultra dengan menempuh beberapa langkah, salah satunya melakukan realokasi anggaran pada lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk memperkuat dana talangan yang disiapkan untuk penanganan Corona.
“Saya dengar anggaran yang disiapkan kurang lebih Rp3 miliar. Menurut hemat kami, itu relatif kecil, bila dibandingkan dengan kebutuhan yang ada, mengingat penyebaran wabah virus ini terus berlangsung secara masif. Jadi harus banyak, bahkan ratusan miliar, sebab banyak kebutuhan yang dibutuhkan, misalnya untuk membeli masker, hand sanitizer, sarung tangan bagi perawat kita, dan kebutuhan lain,” katanya.
Kemudian, gubernur harus menunjukkan wibawa sebagai wakil pemerintah pusat di daerah bagaimana mengambil peran signifikan, termasuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan seluruh sumber daya yang ada di level kabupaten/kota. Apalagi, kata Endang, basis penyebaran Covid-19 tidak hanya di level provinsi, tapi juga berada di kabupaten/kota.
(Baca Juga : Gubernur Sultra Bakal Tutup Akses Masuk WNA ke Sultra)
“Saya mengamati gubernur abai atau belum memasifkan penanganan dan pencegahan wabah di level kabupaten kota, sehingga bupati/wali kota belum satu suara, dan satu gerak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19,” ujarnya.
Endang juga meminta, gubernur berkoordinasi dengan lembaga lain di luar pemerintahan untuk memperkuat tim gugus tugas Covid-19, termasuk salah satunya membuka ruang kerjasama dalam rekrutmen relawan tim medis untuk membatu di lapangan.
Kemudian, tim gugus tugas Covid-19 Sultra harus responsif dalam memberikan informasi dan edukasi agar tidak terjadi keresahan dan kesimpangsiuran informasi yang berpotensi menciptakan problem sosial seperti panic buying.
(Baca Juga : Tenaga Medis di IGD RS Bahteramas Sultra Mogok, Ini Penyebabnya)
Endang juga menambahkan, dalam upaya mengoptimalkan kebijakan sosial distancing, sebaiknya Gubernur Sultra memaksimalkan forum komunikasi pimpinan daerah lingkup Pemprov untuk bergerak ke akar rumput guna melakukan sosialisasi, jika dipandang perlu pada titik tertentu dilakukan penindakan kepada masyarakat yang masih abai.
Selanjutnya mencermati perkembangan di Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan dua pasien positif Covid-19, Endang meminta gubernur perlu mempertimbangkan membangun sistem cegah penularan melalui pemeriksaan suhu tubuh di perbatasan Sultra – Sulsel. Gubernur juga kiranya berkoordinasi dengan Gubernur Sulsel, dan memerintahkan bupati yang berada di wilayah perbatasan untuk siaga setiap saat. (a)
