ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) nampaknya serius dalam memperhatikan kesejehteraan perawat. Hal ini terlihat dari keseriusan Pemkab Mubar bersinergi dengan Organisasi Profesi (OP) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sultra untuk mewujudkan program satu perawat satu desa.
Pelaksana jabatan (PJ) Bupati Muna Barat, LM Rajiun Tumada mengatakan, pihaknya telah memperhitungkan anggaran yang akan disiapkan untuk kesejahteraan perawat yang mencapai Rp 500 juta. Untuk menyelenggarakan program tersebut, pihaknya akan menggunakan sebagian anggaran dana desa (ADD). Anggaran tersebut akan disisipkan untuk tenaga perawat masuk desa.
“Keberada perawat secara keseluruhan di Muna barat mencapai 200 orang, namun yang sudah menjadi PNS baru 36 orang, sedangkan lainnya hanya tenaga mengabdi atau sukarela. Perawat yang tidak tercover dalam PNS itu, akan kita dorong untuk diprioritaskan dengan program yang dilaksanakan oleh DPW PPNI Provinsi Sultra, yakni satu perawat satu desa,” tutur Rajiun, dalam rilis berita yang diterima redaksi ZONASULTRA.COM, Jumat (12/8/2016).
Menurut Rajiun, keberadaan perawat di Kabupaten Muna Barat memiliki peran yang sangat penting, namun ada pokok permasalahan yang menjadi prioritas saat ini, yakni terkait kesahjetraan. Oleh karena itu, pihaknya bertekad pada tahun 2017 perawat tidak akan ada lagi yang menjadi tenaga sukarela.
“Sebagai bentuk keseriusan kami terhadap perawat, selain mendapat jasa yang dibayarkan, nantinya juga para perawat itu akan kami usahakan untuk diberikan intensif. kalau ini bisa kita lakukan kenapa tidak untuk diupayakan agar kesahjetraanya terjamin. Karena perawat ini sangat penting, jika tidak ada perawat tentunya akan berdampak pada pelayanan kesehatan yang tidak maksimal. Tetapi disi lain kesahjetraan juga harus diperhatikan untuk mengimbangi kerja keras teman-teman profesi perawat, khususnya yang ada di Muna Barat,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPW PPNI Provinsi Sultra, Haryanto mengatakan bahwa profesi perawat merupakan organisasi terbesar di Indonesia, begitupun juga jumlahnya di Sultra merupakan profesi kesehatan terbanyak. Jika hal ini mampu dimanfaatkan oleh pemerintah dalam percepatan pelayanan akses kesehatan, maka tidak akan ada lagi keluhan masyarakat bahwa mereka tidak dilayani petugas kesehatan.
“Perawat sudah susah payah sekolah tinggi-tinggi meraih gelar sarjananya, tapi kok masih belum diberdayakan. Olehnya itu melalui kesempatan ini, saya menyampaikan kepada pemerintah agar memprogramkan satu desa satu perawat dengan alokasi anggaran melalui dana desa agar tidak ada lagi perawat yang tidak digaji. Saya kira ini bisa diwujudkan karena sejalan dengan program membangun Indonesia dari desa,” ungkapnya.
Untuk mendukung adanya program tersebut, Haryanto berharap para perawat untuk selalu meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, seminar serta melanjutkan jenjang pendidikannya. Momen pelantikan ini akan menjadi tempat bangkitnya perawat dalam bersatu memajukan organisasi demi meraih kesejahteraan bersama.
“Mari bersatu memajukan organisasi perawat dan saya ingatkan jangan bergerak sendiri-sendiri karena untuk meraih kemenangan harus dijalankan bersama-sama melalui organisasi resmi perawat PPNI,” tutupnya. (B)
Reporter : Randi Ardiansyah
Editor : Jumriati
