ZONASULTRA.COM, KENDARI – Kolonel Inf Immanuel Ginting akhirnya resmi menjabat sebagai Komandan Korem 143/Halu Oleo, yang sebelumnya dijabat oleh Kolonel Czi Rido Hermawan. Bertempat di Aula Makodam VII/Wirabuana jalan Urip Sumoharjo KM.7 Kota Makassar, serah terima jabatan ini dipimpin langsung oleh Panglima Kodam VII/Wirabuana, Mayjen TNI Agus Surya Bakti,Selasa (14/6/2016).
Panglima Kodam VII/Wirabuana, Mayjen TNI Agus Surya Bakti dalam sambutannya mengatakan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tuntutan dinamika organisasi, yang bermuara pada kepentingan pembinaan satuan dan pembinaan personel.
“Melalui pergantian pejabat, diharapkan dapat memelihara ritme dan meningkatkan kualitas kinerja serta jalannya pembinaan satuan di lingkungan TNI Angkatan Darat. Penciptaan kondisi pembaruan, semangat penyegaran dan kreativitas pemikiran, guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas masing-masing,” tuturnya.
Sebagai Sub Kompartemen Strategis, Korem 143/HO dituntut untuk mampu menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perencanaan, pembinaan dan operasi, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan peningkatan kemampuan personel serta pembinaan teritorial.
Korem 143/HO mengemban misi strategis dalam gelar kekuatan matra darat pada konteks Pembinaan kewilayahan, mengingat wilayah Korem 143/HO berbatasan langsung dengan Poso yang sedang melaksanakan operasi pengejaran terhadap kelompok teroris Santoso dan sedang melaksanakan operasi teritorial dalam rangka mempersempit ruang gerak kelompok teroris tersebut.
“Disamping itu juga wilayah Korem 143/HO merupakan daerah yang memiliki keaneragaman adat dan budaya yang khas, sehingga ditinjau dari berbagai aspek Sultra merupakan daerah yang unik. Sultra juga memiliki daerah wisata yang menjadi pusat perhatian dunia yaitu daerah wisata Wakatobi,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, maka Sultra merupakan salah satu daerah terbuka di Indonesia. Dia mengungkapkan jika Wakatobi adalah salah satu daerah incaran wisata manca negara, hal tersebut tentunya perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat daerah tersebut tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu pintu masuk peredaran jaringan narkoba Internasional.
“Apalagi dalam waktu dekat ini, di Kabupaten Muna akan melaksanakan Pilkada PSU Jilid 2. Yang merupakan kelanjutan dari PSU Jilid 1, karena dianggap cacat hukum. Sehingga berdasarkan putusan sengketa, pengadilan MK memutuskan dilaksanakan PSU ulang,” tambahnya.
Dengan berbagai persoalan yang unik, berbagai kekhususan yang berbasis keanekaragaman serta kemajemukan. Baik dari aspek geografi, demografi maupun kondisi sosial masyarakat. Untuk itu, penanganan secara komprehensif, terpadu dan lintas sektoral dengan Pemerintah Daerah, maupun instansi dan pihak terkait.
“Disertai pelibatan partisipasi masyarakat, harus selalu diutamakan dan dikedepankan oleh satuan kewilayahan guna menciptakan kondisi sosial yang aman dan kondusif,” pungkasnya.
Ia pun berharap, kepada pejabat baru agar melakukan tugas-tugas pembinaan kewilayahan dengan sebaik-baiknya, dilandasi oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan serta semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Kemanunggalan TNI-Rakyat. (B)
Penulis: Randi Ardiansyah
Editor : Kiki
