ZONASULTRA.COM, KENDARI – Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 salah satu bakal calon (balon) bupati yang batal mendaftarkan diri di KPUD Konawe Selatan (Konsel) adalah Amir Hasan. Dia memilih tetap mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dari pada harus mencalonkan diri sebagai bupati dengan membayar mahar partai miliaran.
Amir Hasan, yang kini menjabat Camat Kadia Kota Kendari ini mengatakan untuk mendapatkan pintu partai, balon bupati harus menyediakan mahar Rp 300 sampai 500 juta per kursi. Jadi jika satu pintu harus 6 kursi dewan maka sekitar 2 miliar lebih yang harus dibayarkan.
“Apa yang dikatakan Eka Suaib dalam pemberitaan zonasultra.id bahwa pintu koliasi partai harus dibeli dengan mahar, itu adalah realita dan saya baru saja mengalaminya,” Kata Amir di kantornya, Jum’at (31/7/2015).
Selain mahar politik, aturan Pilkada yang kerap berubah-ubah juga memberikan masalah tersendiri. Jadi memang, kata Amir, Indonesia saat ini krisis undang-undang karena sering dibolak-balik.
“Dengan adanya aturan bahwa PNS harus berhenti definitif baru bisa mencalon itu sangat memberatkan. Kami sebagai PNS sangat didiskriminasikan dan dirampas dalam hak-hak politik sebagai warga negara yang mempunyai punya hak dipilih dan memilih,” Kata Amir.
Amir mengaku, 16 tahun lagi sudah bisa pensiu. Saat ini, dia masih muda dengan pangkatnya yang sudah 4B, masih bisa banyak berkarir di PNS dan fokus mengabdi terhadap masyarakat.
Diakuinya, pengeluaran untuk sosialisasi selama 4 tahun keliling konsel merupakan konsekuensi dari suatu pilihan dan investasi politik. Olehnya lanjut Amir, dia tidak menyesal apalagi sudah diperhitungkan berdasarkan survey lawan-lawannya di Konsel.
“Beberapa kandidat melamar jadi 02 tapi saya tidak mau karena niatannya memang untuk menjadi 01 dan pertimbangan lainnya oleh keluarga dan tim. 10 tahun ke depan saya akan maju menjadi calon bupati Konsel. ” Kata Amir.
