ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka mempertanyakan penyaluran anggaran Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kolaka sebesar Rp 200 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka setiap tahunnya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1980 tentang Tranfusi Darah.
Sorotan dilontarkan oleh anggota komisi III DPRD Kolaka, Rusman. Rusman mempertanyakan penyaluran dana sebesar itu, sebab banyak keluhan masyarakat tentang kurangnya suplai darah di Rumah Sakit Benyamin Guluh (RSBG) Kolaka.
“Hal ini seolah sudah menjadi pemandangan biasa setiap harinya. Padahal setiap tahunnya, Pemda menggelontorkan dana Rp 200 juta untuk mengatasi hal itu,” kata Rusman ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (6/8/2015).
Tak hanya soal dana, Rusman juga menkritik struktur kepengurusan organisasi PMI Kolaka yang hingga saat ini belum jelas. Bahkan struktur kepengurusan organisasi tersebut belum pernah diserahkan kepada dewan.
Dia pun berjanji akan memanggil pengurus PMI cabang Kolaka dalam waktu dekat untuk dimintai klarifikasi soal struktur kepengurusan lembaga palang merah itu. Termasuk item kegiatan yang mereka lakukan dengan menggunakan uang daerah.
Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran, Badan Pengeleloaan Anggaran dan Aset Daerah (BPKAD) Kabuapaten Kolaka, Usamah mengatakan, Pemda Kolaka telah mengalokasikan seluruh dana untuk memperlancar semua kegiatan PMI Cabang Kolaka.
“Nominalnya sebesar Rp 200 juta sama seperti tahun lalu, anggaran tersebut sudah dicairkan sejak beberapa bulan lalu. Namun saya tidak mengetahui secara pasti tentang jenis kegiatan yang dilaksanakan PMI,” katanya.
Selain jenis kegiatan yang tidak diketahui, pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah juga tidak diserahkan kepada pemerintah. “Mereka sendiri yang mengelola anggaran, bentuk pertanggungjawaban hanya diakses oleh organisasi itu sendiri,” ujarnya.
