ZONASULTRA.ID, WANGI-WANGI – Sebanyak 20 orang perangkat adat di Pulau Wangiwangi mendatangi kantor DPRD Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (22/9/2023) lantaran agenda pembahasan rancangan perda (Raperda) tentang perubahan APBD Wakatobi tahun 2023 tidak pernah kuorum. Sementara pemda telah menyampaikan dokumen tersebut tepat waktu dan sesuai prosedur.
Puluhan perangkat adat ini diterima oleh anggota dari fraksi PDIP yaitu Arifuddin Rasyidi, Irman, Syaharuddin dan Mayana. Kemudian Suciati Abdullah dari Partai Demokrat dan Muhammad Ikbal dari PAN.
Wakil Ketua DPRD Arifuddin Rasyidi mengungkapkan, selaku unsur pimpinan dia sudah menyurati semua anggota, bahkan sampai berulang-ulang. Ada yang mengatakan untuk hadir, tapi tidak hadir juga. Ada yang sementara umrah, ada yang tugas partai, ada juga yang tanpa keterangan.
“Hingga saya mengembalikan ke diri saya apakah saya disuka teman-teman DPRD atau tidak. Namun itulah perjuangan saya untuk Wakatobi secara umum,” ungkapnya.
Anggota fraksi PDI Perjuangan Syaharuddin menerangkan, jika setiap ada agenda dan undangan rapat, mereka selalu hadir demi memperjuangkan hajat hidup orang banyak.
“Sejak beberapa waktu lalu sudah dijadwalkan untuk mendengarkan jawaban pemda. Bagaimana mungkin kita mau tahu jawaban pemda sementara kita tidak pernah kuorum, itu yang kita sesalkan,” ujarnya.
Meantuu Liya La Ode Muhamad Ali mengatakan, kedatangan mereka ke DPRD untuk mencari kebenaran dan memastikan kabar yang mereka dengar selama ini bahwa Pemda dan DPRD tidak ada niat baiknya untuk masyarakat Wakatobi.
Meantuu berharap Allah menurunkan rahmatnya untuk memberikan petunjuk kepada anggota dewan, termasuk pemda yang hadir maupun tidak hadir. Supaya DPRD maupun pemda memikirkan kepentingan rakyat, bukan memikirkan kepentingan pribadi.
Salah seorang perangkat adat Wanse La Ane Puru menjelaskan, kedatangan mereka ke DPRD karena pada 2022 Wakatobi ditunjuk sebagai tuan rumah Festival Adat Kerajaan Nusantara (FAKN) yang jadwalnya diagendakan antara Oktober atau November tahun ini.
“Setelah kami menghadap pemda, Pak Bupati bersurat ke Majelis Adat Nusantara untuk siap menjadi tuan rumah. Setelah itu kami telusuri ternyata daerah kan harus ada anggaran juga untuk menggelar FAKN dan anggaran itu ada di APBD Perubahan,” ungkapnya.
“Kami perangkat adat ini malu kalau tidak jadi. Kami sudah mengaku sebagai tuan rumah, Pak Bupati sudah bersurat. Jadi kalau anggaran ini mandeknya di DPRD tolong kami mohon supaya dipikirkan, supaya jadi ini acara (FAKN),” pintanya.
Puluhan perangkat adat ini pun meminta DPRD untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. (C)
Kontributor: Nova Ely Surya
Editor: Jumriati
