RAPAT – Rapat dengar pendapat konsultasi PKPU terkait Pilkada antara Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu dan Pemerintah di Komisi II, DPR RI Senayan Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2017). (Rizki Arifiani/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengkonsultasikan kodifikasi 9 Peraturan KPU (PKPU) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam kesempatan ini hadir lima komisioner KPU yakni Ketua Arief Budiman, Pramono Ubaid, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan, dan Hasyim Asyari.
“KPU melakukan kodifikasi terhadap 9 PKPU yang mengalami perubahan yang tidak terlalu banyak. Kami juga memasukan fakta-fakta hukum baru yang misalnya karena putusan MK,” kata Arief Budiman dalam paparanya di Komisi II, DPR RI Senayan Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2017).
Darft kodifikasi PKPU tersebut juga telah dilakukan uji publik dengan para pemangku kepentingan seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta media.
“Uji publik tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan saran oleh para pemangku kepentingan,” lanjut Ketua KPU ini.
Dalam rapat ini, anggota Komisi II tidak banyak saran atau masukan terhadap kodifikasi PKPU tersebut, termasuk anggota DPR asal Sulawesi Tenggara (Sultra) Amirul Tamim. Sebagian besar sepakat dengan PKPU yang satu persatu dipaparkan oleh para komisioner KPU RI.
Hanya saja dari pihak Pemerintah yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan, masih banyak daerah yang sulit dalam menyelesaikan naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Mendagri sudah membuat surat kepada daerah-daerah yang akan melakukan Pilkada 2018 untuk menyegerakan NPHD,” ujar Kepala Biro Hukum Widodo Sigit Pudjianto, mewakili Dirjen Otda.
Pihaknya menyesalkan pemerintah daerah yang kurang sigap dalam menyambut Pilkada, terutama bagi kepala daerah yang tidak mempunyai kepentingan politik lagi terkesan bersikap apatis. (B)
Reporter : Rizki Arifiani
Editor : Rustam
