BIMBINGAN TEKNIS – Bimbingan teknis (bimtek) penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tingkat wilayah semester I 2017 dalam wilayah Kantor Wilayah (Kanwil) Direktoral Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) saat menerima materi di Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kamis (13/7/2017). (Sitti Nurmalasari/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, KENDARI – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktoral Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengumumkan hasil evaluasi peningkatan kualitas pencapaian laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2016 dan evaluasi laporan keuangan kementerian/lembaga lingkup wilayah Sultra 2016.
Kepala Kanwil Perbendaharaan Sultra Ririn Kadariyah menyatakan, jumlah unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah (UAPPAW) yang berada di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra 2016 sebanyak 33 satuan kerja (satker). Secara umum LKKL UAPPAW selama periode tahunan 2016 sudah menunjukkan kualitas yang baik dengan rata-rata nilai kualitas LKKL diatas 90 dari nilai skor 100.
“Sebagian besar UAPPAW mengalami penurunan nilai pada unsur ketepatan waktu dan beban kerja yang disebabkan keterlambatan UAPPAW dalam menyampaikan LK,” kata Ririn di Kanwil Perbendaharaan Sultra, Kamis (23/7/2017).
Dia juga menyebutkan terdapat lima satker UAPPAW dalam lingkup Sultra yang mengalami kendala dalam penyusunan LKKL. Yakni, Badan Narkotika Nasional dengan permasalahan terkait hibah, transfer, dan barang milik negara, Balai Latihan Kerja Industri terkait barang milik negara, Kepolisian Daerah terkait barang milik negara, Kementerian Agama terkait persediaan, dan Bandara Haluoleo terkait transfer dan barang milik negara.
Untuk penyusunan LKKL pada 2017 ini, dilakukan strategi diantaranya tiap-tiap Kantor Pelayanan Perbendarahaan Negara menyelenggarakan bimtek Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan (LK) UAKPA kepada seluruh satuan kerja.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan bimtek Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan (LK) UAPPA-W kepada seluruh UAPPA-W. Serta bimtek dilaksanakan untuk mengawal serta menjaga akurasi dan kualitas Laporan Keuangan UAKPA dan Laporan Keuangan UAPPA-W sesuai standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual.
Secara nasional, lanjut Ririn, peningkatan kualitas capaian LKPP opini WTP atas 74 LKKL dan 1 laporan keuangan bendahara umum negara (BUN) (sebelumnya 56 LKKL), opini tidak memberikan pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7 persen), memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9 persen). Selain itu, menurunnya jumlah temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPP menjadi 11 temuan dari sebelumnya 22 temuan.
Sementara, nilai transaksi antar entitas (TAE) telah diyakini kewajarannya. Penatausahaan barang milik negara (BMN) yang semakin baik, ditandai dengan pencatatan transfer masuk dan keluar barang milik negara yang telah diyakini kewajarannya. Dan juga saldo anggaran lebih (SAL) yang sudah jauh lebih akurat dibanding tahun sebelumnya.
Pemerintah perlu melakukan langkah upaya pengimplementasian single data base dalam penyusunan LKKL melalui e-rekon laporan keuangan (LK), meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada kementerian lembaga (KL) dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
Juga menyempurnakan peraturan dan pencatatan terkait SAL, sehingga penyajian lebih akurat. Serta menerapkan amortisasi asset tak berwujud tidak adanya suspen dalam LKPP 2016 dengan membangun single database melalui e-rekon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebih baik. (B)
Reporter : Sitti Nurmalasari
Editor : Abdul Saban
