ZONASULTRA.COM, KENDARI– Sanksi pemecatan kini membayangi sejumlah pengurus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diduga menerima mahar politik dari sejumlah calon kepala daerah untuk bisa tampil pada Pilkada 9 Desember mendatang melalui partai tersebut.
Pihak DPP partai yang didirikan bos Media Group Surya Paloh itu pun sudah mencium aroma mahar politik tersebut. Karenanya, DPP bersama para pengurus DPW dan DPC Nasdem menggelar rapat koordinasi (Rakor) di hotel Zahra Kendari, Minggu (6/9/2015).
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem Sultra Ikhwan Mapilawa mengatakan dalam rapat tersebut ada aduan yang masuk terkait permainan mahar politik. Terkait pengurus mana yang diduga tersebut, belum dapat dipublikasikan.
“Mohon maaf belum bisa diekspos, nanti sudah ada keputusan baru disampaikan. Sanksinya yang terberat adalah dikeluarkan dari kepengurusan partai. Kalau yang berkembang tadi baru sekitar dua (aduan),” kata Ihwan di sela-sela rapat kordinasi.
Lewat raker tersebut juga akan diidentifikasi kader-kader yang bermasalah dalam persoalan Pilkada untuk ditindaklanjuti langsung oleh DPP Nasdem. Makanya, kata Ikhwan, DPP turun gunung langsung memastikan kader-kader Nasdem berada di jalur yang benar.
Pada dasarnya nasdem ingin memenangkan pertarungan Pilkada 2015 dengan politik tanpa mahar. Hal ini kata Ikhwan agar calon-calon bupati yang telah diusung Nasdem jika terpilih bisa mengedepankan kepentingan rakyat.
