ZONASULTRA.COM,BAUBAU– Komite I DPD RI bersama rombongan meninjau langsung kesiapan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton), Minggu (17/4/2016).
Rombongan Komite 1 DPD RI, dipimpin langsung ketuanya Beni Rahmadani, dan anggota Komite 1 DPD RI diantaranya Yusran Silondae, Nurmawati Batilan, Ikbal Parewangi, Jacob Komigi, dan Gede Pasek.
Mereka tiba di bandara Betoambari dan disambut Walikota Baubau, AS Tamrin dan perwakilan Kepala daerah cakupan Provinsi Kepton.
Walikota Baubau, AS Tamrin mengungkapkan, provinsi Kepton sudah sangat memenuhi syarat menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Kota Baubau sebagai persiapan Ibu Kota Provinsi secara struktural sudah siap menjadi ibu kota Kepton.
Pemerintah Kota Baubau juga, kata AS Tamrin, sudah menghibahkan lahan sebagai pusat perkantor Kepton. Saat ini, kantor Walikota Baubau siap ditempati sebagai pusat pemerintahan Kepton, gedung DPRD juga disipakan untuk Kepton.
“tidak hanya itu ada sekitar 300 hektar lahan yang dipersiapkan untuk pusat pengembangan pemerintahan Kepton,” ungkap Ketua DPD PAN Baubau ini.
Secara kewilayahan, menurut AS Tamrin, Kepton sudah layak terbentuk, ini dapat dilihat dengan semangat yang sudah lama didengungkan masyarakat Buton. Ditambah juga, Kepton memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah seperti tambang, hasil laut, hasil pertanian dan SDM yang memadai.
” Kota Baubau sebagai pusat pelayanan saat ini sudah memiliki bandar udara, pelabuhan Murhum yang dapat disinggahi kapal Pelni 32 kali dalam sebulan, serta sarana infrastruktur yang lain,” ujarnya.
Sebagai perwakilan kepala daerah cakupan Kepton, AS Tamrin mengucapkan selamat datang kepada rombongan Komite 1 DPD RI di negeri pemilik benteng terluas di dunia ini.
“sekarang rombongan DPD RI komite 1 berada di negeri eks kesultanan Buton yang merupakan salah satu kerajaan terbersar pada masanya. Mimpi masyarakat Buton saat ini yakni ingin menjadi daerah otonom dan menjadi provinsi tersendiri,” ujar AS TAmrin.
Di tempat yang sama, Ketua Komite 1 DPD RI, Beni Rahmadani,mengapresiasi keinginan masyarakat Buton
untuk menjadi DOB.
“terus terang sudah dua periode saya berada di DPD RI, saya tidak pernah menjumpai pembentukan DOB dipimpin langsung Gubernurnya dan dihadiri seluruh kepala daerah cakupan pemekaran. Itu baru terjadi 12 April lalu Gubernur Sulawesi Tenggara, datang langsung di Gedung DPD RI untuk mempersentasekan kesiapan DOB Provinsi Kepton,” ujar Beni yang disambut tepuk meriah ribuan masyarakat Buton.
Beni menambahkan, setelah didatangi rombongan perwakilan Kepton seminggu yang lalu, kini DPD RI langsung turun untuk meninjau langsung kesiapan daerah. Setelah berada di Kota Baubau, pihaknya melihat kondisi daerah dan tidak kalah pentingnya Kepton memiliki sumber daya yang memadai, baik alam dan manusianya sudah siap menjadi daerah otonom baru.
“saya hanya ingin katakan Pembangunan selama ini terjadi lebih fokus di daerah jawa, hasil alam yang ada di bagian timur Indonesia dinikmati hasilnya diluar daerah. Saatnya orang timur meminta hak untuk menikmati sumber daya alam dan kekayaannya sendiri,” ungkap ketua Komite 1 DPD RI ini.
Lanjut Beni, dengan melihat latar belakang sejarah Buton yang merupakan eks kesultanan terbesar di nusantara ini. Buton memiliki kekayaan alam yang melimpah, sudah sangat layak untuk menjadi DOB.
“Masyarakat Buton tidak memuntut merdeka, namun hanya ingin menjadi daerah otonom mengapa tidak bisa
diwujudkan. Provinsi Kepton adalah keniscayaan yang harus segera di wujudkan, mengapa DKI Jakarta, Aceh dan Papua bisa menjadi daerah istimewa sedangkan Buton yang merupakan eks kesultanan Buton tidak diberikan menjadi DOB saja,” semangat Beni kepada masyarakat Buton.
Usai menemui ribuan masyarakat Buton yang memadati lapangan merdeka Kota Baubau, rombongan
Komite 1 DPD RI langsung menuju ke lokasi persiapan pusat perkantoran dan pemerintahan Provinsi Kepton di Kecamatan Betoambari. Kunjungan DPD RI di Baubau ini juga disambut Wakil Bupati Buton, La Bakri, Ketua DPR BUton, Ketua DPRD Buteng, Ketua DPRD Busel, Ketua DPRD Baubau, dan perwakilan kepala daerah se cakupan Kepton, sementara pemerintah provinsi Sultra diwakili Kepala Biro pemerintahan, Ali Akbar. (B)
Penulis : Mulyadi
Editor : Kiki
