ZONASULTRA.COM, RUMBIA– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Sulawesi Tenggara Sultra) Abdul Kadir menggelar safari ramadan di Kabupaten Bombana, Minggu (19/5/2019) kemarin.
Dalam kunjungannya itu, Abdul Kadir menitip pesan penting buat jajaran Kemenag setempat serta seluruh lapisan masyarakat di daerah itu.
“Untuk Bulan Suci Ramadan 1440 Hijriah tahun 2019 Masehi, kami menargetkan safari ramadan untuk 8 kabupaten/kota di Sultra. Bombana merupakan daerah ketiga yang kami kunjungi dalam rangka menggelorakan syiar Islam,” kata Abdul Kadir usai menggelar buka puasa bersama di Kantor Kemenag Bombana, Minggu (19/5/2019).
Adapun beberapa pesan untuk jajarannya dan seluruh masyarakat di Bombana. Pertama, seluruh satuan kerja (satker) kemenag di daerah itu diharapkannya mampu meningkatkan etos kerja demi menjaga nilai-nilai integritas Kemenag di tengah masyarakat.
Kedua, ia mengingatkan ke seluruh kepala Satker yang terdiri dari kapala kantor urusan agama (KUA), tokoh agama seperti imam masjid dan da’i agar dapat menggelorakan syiar Islam, berbagi pengetahuan agama secara rasional, dan variatif agar tetap tercipta ketentraman di kalangan masyarakat umum.
Ketiga, Abdul Kadir menekankan agar seluruh kegiatan yang telah digeluti benar-benar memberikan peningkatan pemahaman keagamaan di lingkungan masyarakat.
“Intinya, semakin gemar kita berbagi ilmu keagamaan di masyarakat, maka akan meminimalisir kegiatan masyarakat yang tidak bermanfaat, utamanya di bulan suci Ramadan ini,” ujar Abdul Kadir.
Tak kalah pentingnya, Abdul Kadir meminta seluruh warga Bombana, utamanya tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk tidak terpengaruh atas adanya isu-isu yang bertentangan dengan norma agama maupun yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kata dia, tokoh agama maupun tokoh masyarakat memiliki peran penting dan cukup berpengaruh dalam menyampaikan pesan moral.
“Jadi, kami harapkan jangan ada yang mencoba mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindakan yang merusak nilai-nilai keagamaaan maupun aturan hukum di negara kita. Khususnya, soal isu people power (mobilisasi kekuatan massa) dari pihak tertentu atas hasil keputusan penyelenggara pemilu di tingkat nasional, semua kita serahkan ke pihak yang berwewenang,” pungkasnya. (B)
