ZONASULTRA.ID, KENDARI – Jabatan Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) yang diamanahkan kepada Bahri dan Pj Bupati Buton Selatan (Busel), La Ode Budiman diperpanjang hingga ditetapkannya bupati dan wakil bupati definitif hasil pemilihan.
Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang perpanjangan masa jabatan Pj Bupati Mubar dan Pj Bupati Busel oleh Plh. Sekda Sultra, Yuni Nurmalawati di ruang pola, kantor Gubernur Sultra pada Jumat (26/5/2023).
Gubernur Sultra, Ali Mazi melalui Plh. Sekda Sultra, Yuni Nurmalawati mengatakan bahwa pelantikan tersebut telah sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 11 ayat 4 bahwa Pj bupati atau wali kota yang diperpanjang masa jabatannya dengan orang yang sama tidak dilantik lagi.
“Saya ingatkan, roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat harus berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Ali Mazi dalam sambutannya yang dibacakan Yuni.
Sementara itu, Pj Bupati Mubar, Bahri mengatakan bahwa hal tersebut merupakan amanah yang diberikan pemerintah kepadanya. Ia mengaku akan melanjutkan kembali seluruh Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sudah tercantum dalam RPD Mubar 2022-2026.
Ia juga komitmen untuk menjalankan program prioritas Presiden RI seperti merealisasikan APBD untuk mendorong sektor ekonomi daerah, mendorong program pengentasan stunting, kemiskinan ekstrem, realisasi APBD untuk bangga buatan Indonesia, menurunkan angka pengangguran terbuka, penanganan inflasi daerah dan lainnya.
“Kita juga mempermudah investasi masuk di Mubar dan mensukseskan Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Yang saya prioritaskan di 2023 ini melakukan penataan pemerintahan yaitu membangun infrastruktur perkantoran dan memastikan pelayanan dasar 6 urusan wajib itu terpenuhi semua dalam APBD,” ucap Bahri.
Pada kesempatan yang sama, Pj Bupati Busel La Ode Budiman mengungkapkan bahwa perpanjangan jabatan tersebut merupakan langkah perjuangan untuk terus membangun Busel. Kata dia, dengan amanah tersebut pihaknya akan lebih meningkatkan lagi program-program kerja yang ada di Busel.
“Mulai dari aspek pembangunan, pemerintahan dan aspek sosial kemasyarakatan itu kita harus tingkatkan termasuk netralisasi dalam mendukung pesta demokrasi 2024 mendatang,” tutur Budiman.
Ia menjelaskan tiga aspek yang dimaksud yaitu disiplin aparatur dalam pemerintahan, pembangunan yang disesuaikan dengan visi misi daerah, serta bagaimana daerah tetap kondusif dalam mendukung pesta demokrasi 2024. Ia harap amanah yang diberikan bisa mensukseskan program pemerintah secara umum. (A)
Kontributor: Ismu Samadhani
Editor: Muhamad Taslim Dalma
