OPINI: Setiap hari media selalu menyajikan kabar Indonesia terutama dari wilayah ibu kota. Penampakan gedung pencakar langit yang megah, mall dan perusahaan besar dimana-mana, ramai tempat wisatanya serta pusat pemerintahan Indonesia.
Hal ini menjadi daya tarik masyarakat di luar Jakarta yang berbondong-bondong hijrah ke jakarta untuk mengadu nasib walaupun tak punya bekal yang cukup. Bahkan mereka yang berbekal keahlian dan pendidikan pun tak cukup untuk bertahan di Jakarta melainkan dibutuhkan pula mental sekuat baja.
Diantara para transmigran memang tak sedikit yang memperoleh keberhasilan namun jauh lebih banyak yang justru menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Ada yang rela tinggal di pinggiran jalan, di kolong jembatan, bahkan ada yang tinggal diatas kuburan. Boro-boro beli rumah, beli makanan saja susah. Diperparah dengan mahalnya biaya hidup yang makin hari kian mencekik
Ibu Kota Penderita Gangguan Jiwa
Problematika Ibu kota seakan tak pernah habis untuk dibahas, beberapa pekan lalu media online merdeka.com memuat tulisan yang cukup mencengangkan. “Ibu Kota Penderita Gangguan Jiwa”. Dikemukakan bahwa Jakarta menempati urutan teratas soal penderita gangguan jiwa.
Berdasarkan data riset Departemen Kesehatan pada tahun 2014, 1 juta orang tecatat sebagai pasien gangguan jiwa ringan di seluruh Indonesia. 385.700 orang diantara pasien tersebut hidup di Jakarta. Penderita psikotik atau Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Jakarta selalu mengalami peningkatan ditiap tahun.
“Data Januari sampai September 2016, ada 1.658 ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa) dan ODMK (Orang dengan masalah kejiwaan). Mereka yang stress dan gangguan jiwa khusus ODGJ dan ODMK memang tinggi, cenderung naik” ungkap Masrokhan selaku Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta.
Sebagian besar, penderita gangguan jiwa diamankan ketika berkeliaran di jalan tol sehingga mengganggu ketertiban masyarakat. Maka diturunkan para petugas agar membersihkan Kota Jakarta dari orang-orang tersebut. Mereka yang terjaring Dinsos dibawa ke RS Jiwa untuk mendapatkan perawatan.
Kebanyakan para penderita gangguan jiwa dikarenakan oleh faktor Ekonomi. Mereka menjadi korban kekejaman Ibu kota layaknya kekejaman Ibu tiri dalam cerita dongeng. Kenyataan diatas adalah satu dari sekian banyak problematika kehidupan yang terjadi akibat diterapkannya sistem Kapitalisme yang menyerahkan ketahanan ekonomi pada kemampuan individu sementara sistem ekonomi kapitalis sendiri tidak menopang kebutuhan ekonomi Rakyat.
Negara hanya berfungsi menjadi regulator yang sedikit beperan dalam pertarungan rakyat melawan para pemilik modal. Tiap individu dibiarkan bertarung sendiri memenuhi kebutuhan hidup mereka ditengah tingginya harga kebutuhan primer.
Dalam Kapitalisme, individualisme menjadikan seseorang hanya melihat diri mereka sendiri, bukan bagian dari masyarakat maka dengan usaha yang keras harus dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan pribadinya di arena persaingan tanpa belas kasihan. Dengan kata lain, para pemilik modal (bisa berupa individu, perusahaan atau negara) harus berjuang demi kemajuannya sendiri.
Sebagaimana penjelasan Darwin yang menyatakan bahwa hanya yang kuat (pemilik modal) yang bisa tetap hidup, sedangkan kaum lemah dan tak berdaya akan terinjak-injak dan tersingkirkan. Maka jadilah perusahan swasta, asing, dan aseng berkuasa dalam memainkan peran perekonomian di negara kita ini.
Jangan tanya pemerintahnya, mereka bahkan mampu didikte oleh pemilik modal melalui berbagai investasi licik para kaum kapitalisme. Hasilnya, rakyat semakin tercekik dengan berbagai kebijakan pemerintah yang pro terhadap asing sementara disisi lain merenggut kesejahteraan masyarakat.
Fakta lain yang tidak kalah menyakitkan adalah kekayaan alam yang harusnya dikelola dengan baik oleh negara untuk kesejahteraan warga negaranya malah diserahkan kepada pihak asing. Semua ini hanya terjadi dalam sistem kejam Kapitalisme. Banyak nya manusia yang menderita sakit jiwa tidak lain karena penerapan sistem yang juga sakit.
Kembali Pada Aturan Allah
Jadi, sudah seharusnya sistem Kapitalisme diganti dengan sistem yang shahih, yakni sistem Islam. Didalam sistem Islam, asas-asas Ekonomi yang meliputi kepemilikan, pengelolaan kepemilikan dan distribusi kekayaan termasuk politik ekonomi terkait jaminan kebutuhan pokok individu dan masyarakat akan dikelola dengan sempurna karena aturannya langsung dari zat yang maha sempurna sehingga akan meminimkan stress pada masyarakat termasuk menekan jumlah penderita sakit jiwa bahkan menghilangkannya.
Negara harus membuang sistem kapitalisme dan mejadikan Islam sebagai satu-satunya aturan dalam segala aspek kehidupan. Hal ini akan terwujud dalam bingkai negara Khilafah. Satu-satunya institusi yang akan menerapakan Islam secara kaffah yakni totalitas dalam menerapkana syari’at Islam, tidak seperti di sistem demokrasi yang mengabaikan aturan Allah dan memilih aturan buatan manusia. Wallahu A’lam
Oleh : Nurbaya
Penulis Merupakan Staff JILC Kendari
