ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2016 memfokuskan pada reformasi sistem penegakan hukum dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan jika lembaga yang dipimpinnya tidak menginginkan seremoni tiap tahun tanpa aksi yang nyata.
“Aksi kementerian dan lembaga kalau kita lihat hari ini KNPK adalah mengenai penegakan hukum yang berintegritas, yang kami utamakan adalah menyampaikan program JAGA,” ujar Agus dalam keterangan persnya di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016).
Menurut Agus, pihaknya terus memonitor program aplikasi JAGA. Aplikasi tersebut bertujuan untuk membuat transparansi penggunaan anggaran dalam layanan publik. Saat ini, baru empat sub pelayanan dari aplikasi JAGA, yaitu JAGA Sekolahku, JAGA Rumah Sakitku, JAGA Puskesmasku, dan JAGA Perizinanku.
“Komitmen lembaga dan daerah JAGA Perizinanku Kabupaten mana yang sudah masuk dan belum untuk segera melakukan,” pungkasnya.
Sementara itu Kapolri Tito Karnavian menegaskan pelaksanaan reformasi penegakan hukum dalam kontek sistem peradilan pidana polri dalam baris paling depan yaitu sebagai penyidik dan penyelidik dilakukan reformasi internal. “Termasuk reformasi birokrasi diantaranya memperbaiki kinerja dan kultur, kemudian terkait dengan kinerja ini perbaikan layanan publik nomor satu,” uungkap Tito.
layanan publik yang mudah diakses menurut Kapolri dapat menekan angka potensi kriminal. Misalnya layanan publik berbasis Informasi Teknologi (IT) tanpa datang ke kepolisian sudah ada di beberapa wilayah hampir semua polda tapi belum terintegrasi nasional. ” Tahun 2017 kami programkan untuk integrasi nasional aplikasi masyarakat bisa melapor ke polri tanpa harus datang ke petugas,” jelasnya.
Aplikasi online di bidang kepolisian lainnya yakni berupa SIM online sudah teritegrasi se-Indonsia, STNK baru beberapa polda, serta BPKBP yang belum online direncanakan 2017 sudah bisa. “Kita harapkan kalau online sudah bisa semua akan kurangi sentuhan petugas dan masyarakat sehingga potensi korupsi menurun,” kata Tito.
Di sisi lain Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menunjukan keprihatinan atas masifnya korupsi yang tidak hanya di pusat bahkan sampai ke pelosok Indonesia. “Masifnya korupsi tidak lepas dari sistem tata negara kita yang berubah dari sentralissi menjadi desentaralisasi jadi concern kita bersama, karena itu KNPK ini sangat tepat untuk menjawab dan mencoba untuk mensiasati korupsi ditekan semaksimal mungin,” ujar Prasetyo.
Lebih lanjut pihaknya mengungkapkan maraknya korupsi tentu tidak terlepas adanya beberapa pihak korupsi yang merasa mendapat untung besar dengan resiko kecil.
Jaksa Agung ini menegaskan saat ini upaya pemberantasan korupsi semata-mata bukan sekedar ingin hukum orangnya tetapi juga mengembalikan aset negara yang dirampok koruptor.
Sepakat dengan ketiga pimpinan lembaga penegak hukum diatas, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui kerawanan lembaga yang dinahkodainya.
“Sisi penerimaan pajak dan bukan pajak identifikasi berbagai kerawanan akan optimalisasi reformasi di DJP dan bea cukai serta perbaiki PNBP, tim reformasi sedang dibentuk dan segera diumumkan,” tegas Sri Mulyani.(B)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor : Tahir Ose
