ZONASULTRA.COM, KENDARI – Dalam memenangkan pertarungan pemilihan kepala daerah (Pilkada), para calon bupati di Sulawesi Tenggara (Sultra) biasanya menggunakan segala cara. Salah satunya dengan menggerakkan aparat birokrasi.
Ketua Komisi I DPRD Sultra Taufan Alam mengungkapkan sampai tahap penetapan calon yang paling nampak pengerahan birokrasi yakni di Muna dan Konawe Selatan (Konsel). Olehnya itu, DPRD Sultra menghimbau agar para calon untuk menghindari cara-cara seperti.
“Yang kita harapkan dari para petarung-petarung ini adalah bagaimana bisa menciptakan etika politik yang bermartabat. Saya melihat ada beberapa indikasi pengerahan birokrasi di dua daerah (Muna dan Konsel) itu. Kalau Buton Utara kita belum punya data yang valid,” Kata Taufan di Sekretariat DPRD Sultra, Selasa (25/8/2015).
Selain itu, para Penjabat (Pj) bupati juga diharapkan bisa netral dan tidak mengintervensi pilkada dengan mengerahkan aparat birokrasinya. Lanjut Taufan, Pj bupati ditempatkan hanya untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Kalau ada Pj bupati yang coba bermain-main, maka Komisi I DPRD Sultra akan bertindak tegas dengan melaporkan yang bersangkutan ke Kemenpan. Hal ini kata Taufan, dikarenakan Pj bupati yang masih berstatus PNS tidak boleh berpolitik praktis.
