ZONASULTRA.ID, KENDARI – Selama tahun 2022, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari mencapai Rp7,7 miliar. Sementara tahun sebelumnya yakni 2021 hanya Rp5,4 miliar.
Capaian tersebut karena usaha PPS Kendari yang saat ini dipimpin oleh Syahril Abd Raup serta tidak terlepas dari kesadaran para pihak terkait dalam menyelesaikan tagihan PNBP. Selain itu, PPS ketat dalam pencatatan dan pelaporan serta sanksi bagi yang tidak mengindahkan tagihan PNBP.
Kepala PPS Kendari Syahril Abd Raup optimis PNBP untuk tahun 2023 ini akan lebih meningkat lagi. Strateginya adalah para petugas PPS mengupayakan agar nelayan datang ke PPS Kendari, nyaman berusaha.
“Jadi yah fasilitasnya kita siapkan, orangnya kita buatkan banyak senyum ramah-ramah. Termasuk kebutuhan BBM (bahan bakar minyak) supaya pas untuk mereka semua,” ujar Syahril usai acara “Ngopi di Teluk Kendari” pada Sabtu (28/1/2022) yang diselenggarakan oleh Laode Farisi Tonda (Elfata) Institute.
Kemudian dengan adanya program yang akan dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yakni penangkapan ikan terukur berbasis kuota, juga dapat meningkatkan PNBP. Kebijakan tersebut menjadi solusi agar penangkapan ikan di lautan tetap terkendali dan ekosistem terjaga. Namun untuk penerapannya, PPS Kendari masih menunggu aturan pusat.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Radiarta menjelaskan dalam rangka persiapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota maka akan dilakukan pembenahan di pelabuhan-pelabuhan. Khusus PPS Kendari mendapat bantuan dari pihak asing untuk melakukan pembenahan dan pembangunan berbasis pada Eco-Fishing Port (EFP).
EFP adalah kerangka pengelolaan pelabuhan untuk mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manfaat ekonomi. Dengan begitu, ada keseimbangan antara aspek komersial dan lingkungan dalam menunjang pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
“Semua akan ditingkatkan untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Di dalam PPS-nya juga akan dibenahi sistem perizinannya, semua akan terkoneksi nanti dengan sistem berbasis data di pusat. Jadi tidak bisa lagi berdiri sendiri-sendiri,” ujar I Nyoman Radiarta.
Sementara itu, Founder Elfata Institute, Abdul Rahman Farisi (ARF) mengatakan sangat penting untuk mengembalikan peran PPS Kendari sebagai salah satu pusat perekonomian Sulawesi Tenggara (Sultra). Dahulu, industri pertama di Sultra dimulai di PPS Kendari pada tahun 1980-an berupa industri pengolahan perikanan.
“Jadi kalau sudah mulai di sini maka kenapa tidak kembali ke sini (PPS Kendari) dengan merevitalisasinya. Memang kita punya nikel tapi jangan kita lupa revitalisasi karena kalau ada pelabuhan berarti ada industri, ada pendaratan ikan, berarti ada banyak lapangan kerja di situ, dan ada banyak mesin pertumbuhan ekonomi,” ujar ARF yang juga ahli ekonomi.
Menurut ARF, dengan adanya upaya revitalisasi PPS Kendari dari KKP maka perlu disambut baik oleh Pemerintah Kota Kendari dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra. (*)
Editor: Muhamad Taslim Dalma
