ZONASULTRA.ID, KENDARI – Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara (RPS) bersama Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) menjalankan program INKLUSI di Kota Kendari. Salah satu tahapannya adalah melakukan pendataan kelompok rentan di 15 kelurahan.
Kelompok rentan yang dimaksud meliputi disabilitas; perempuan dan anak korban kekerasan; lansia; serta perempuan kepala keluarga. Hasilnya sejumlah masalah yang ada di antaranya masih terdapat disabilitas, kelompok perempuan kepala keluarga (PEKKA) dan Lansia (KK miskin) tidak memiliki administrasi kependudukan dan tidak mendapatkan program perlindungan sosial.
Masalah kelompok rentan lainnya yakni masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kendari sehingga membutuhkanupaya pencegahan dan penanganan yang lebih baik. Kemudian masih kurangnya fasilitas publik yang ramah bagi kelompok disablitas, ramah anak dan kelompok rentan lainnya.
Koordinator Program Inklusi dari RPS, Sitti Zahara mengatakan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai data dari 2017 hingga 2022 yakni kekerasan terhadap anak mencapai 36 kasus sementara kekerasan terhadap perempuan mencapai 38 kasus.
“Sehingga membutuhkan upaya pencegahan dan penanganan yang lebih baik,” kata Zahara dalam workshop publikasi pendataan inklusi yang didukung oleh Pemerintah Kota, di salah satu hotel Kendari, Jumat (21/10/2022).
Zahara menyebut dari hasil pendataan, masih terdapat perempuan kepala keluarga dan lansia (kepala keluarga miskin) yang tidak memiliki administrasi kependudukan. Salah satu akibat persoalan administrasi ini mereka tidak mendapat program perlindungan sosial.
Masalah seperti itu menjadi salah satu fokus program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) sehingga pembangunan di Kota Kendari tidak mengesampingkan kalangan seperti itu.
Sebagai informasi, program INKLUSI adalah program yang didukung oleh Pemerintah Australia. Program berdurasi mulai 2022-2028 ini diupayakan untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas, yaitu tidak ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan, lebih banyak kelompok marjinal berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia.
Dalam pelaksanaan program, Yayasan BaKTI dan Rumpun Perempuan Sultra membangun kemitraan dan kerja sama dengan 4 stakeholder kunci yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), eksekutif khusunya OPD terkait, media massa melalui forum media, dan kelompok masyarakat marginal/rentan dan disabilitas melalui kelompok konstituen pada tingkat desa/kelurahan. (*)
Editor: Muhamad Taslim Dalma
