Kalau dihapus, Pendapatan Asli Daerah (PAD) jelas akan melorot tajam. Sektor PBB selama ini merupakan penyumbang PAD terbesar bagi Kota Kendari” terang Kepala Kepala Dinas Pendapatan Pemkot Kendari,
Kalau dihapus, Pendapatan Asli Daerah (PAD) jelas akan melorot tajam. Sektor PBB selama ini merupakan penyumbang PAD terbesar bagi Kota Kendari” terang Kepala Kepala Dinas Pendapatan Pemkot Kendari, Nahwa Umar.
Kenapa kami tak setuju karena wacana tersebut akan berdampak luas. Salah satunya kemampuan keuangan daerah akan semakin rendah,” imbuhnya.
Tidak hanya itu kata Nahwa, desentralisasi pengelolaan pajak yang baru dilaksanakan seumur jagung, malah akan rancu. “Baru saja Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, ini sudah mau dihapus. Pengadaan perangkat, serta sistem baru dibeli dan SDM baru dikatih nanti ini akan mubazir semua,” ungkapnya.
Nahwa mengaku, untuk sektor PBB merupakan primadona dan terbesar bagi PAD Kota Kendari. Sejak pengelolaanya dua tahun ini, pemkit mendapatkan sekitar Rp. 60 milyar.
Oleh karena itu, menurut Nahwa Umar berharap pemerintah bisa mengkaji ulang rencana kebijakan penghapusan PBB. Toh menurutnya pungutan PBB dikembalikan lagi pada masyarakat dalam bentuk pembangunan seperti jalan, jembatan dan sekolah. (Tahir Ose)
