ZONASULTRA.COM, WANGGUDU– Kepala Bidang (Kabid) Budi Daya Perikanan Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), Rahman Sorau, membantah tudingan legislator setempat yang menyebutkan bahwa dirinya menguasai secara pribadi bantuan eskavator dari Kementrian Kelautan Prikanan (KKP) dan membiarkannya tenggelam di salah satu empang wilayah Kecamatan Motui hingga berbulan-bulan.
Kepada awak media Zonasultra.com melalui telepon selulernya, Minggu (4/12/2016), ia menjelaskan, sangat menyayangkan pernyataan wakil rakyat itu yang dianggap tidak jelas tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Menurut dia, sesuai aturan KKP, Pemda Konut baru dapat memiliki secara sah bantuan tersebut setelah prosesnya berjalan selama 2 tahun.
“Jadi, eskavator itu masih milik tanggung jawab pihak KKP melalui saya pribadi bukan Dinas. Saya urus saja ini bantuan pulang balik di Kementrian Prikanan sampai diturunkan pakai uang pribadi saya tidak ada uang Dinas Prikanan, hanya karena hubungan baik makanya kita diberikan,” tutur Rahman dengan nada kecewa.
Pria yang juga menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Konut ini menambahkan, bantuan yang diberikan sejak desember 2014 itu belum bisa dioperasikan dan dijadikan pendapatan asli daerah (PAD) Konut lantaran belum memiliki akta hibah dari KKP.
(Berita Terkait : Bantuan Eskavator dari KKP Tenggelam di Empang, Kabid Perikanan Konut Diminta Tanggungjawab)
Namun, setelah melakukan komunikasi dan konsultasi ke pihak KKP, sambung Rahman, akta hibah dapat dikeluarkan pada 2015 lalu oleh pihak KKP. Sehingga dirinya meminta pada pembahasan anggaran 2015 ke 2016 agar dianggarkan biaya operasionalnya melalui Dinas Prikanan Konut sehingga bisa menjadi PAD Pemerintah Konut.
“Saya sementara berurusan ke pihak KKP konsultasikan untuk bisa dievakuasi secapatnya eskavator itu karena masih tanggung jawab KKP juga, dan sudah direspon. Hari rabu tim tekhnisi turun untuk evakuasi, alat ini sebeneranya untuk bantuan Kolaka Utara, tapi kerena hubungan baik saya makanya Konut diberikan lebih dulu,” ungkapnya.
Ia pun sangat menyesalkan pernyataan ketua komisi B DPRD Konut yang menggangap barang itu milik pribadinya. Pasalnya, bantuan tersebut untuk kepentingan pemerintah demi mengembangkan pembangunan dan kesejahteraan Konut bukan sebagai aset pribadi.
(Baca Juga : Sewa Alat Berat di Konut Diduga Masuk Kantong Pribadi)
“Itu bahasanya sudah mengarah lain, waktu saya berurusan ini eskavator tidak ada yang mau tau, tidak ada yang mau kasi keluar uang SPPD untuk urusi ini, tidak ada yang sangka kalau kita mau dapat ini bantuan. Giliran sudah ada, banyak mi yang mau sok jadi pahlawan. Kalau mau ganti saya silahkan saja,” tutupnya dengan nada berang.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kabid Perikanan Konut dianggap telah menelantarkan bantuan eskavator yang diberikan oleh KKP, dengan membiarkan tenggelam hingga berbulan-bulan di salah satu empang wilayah Kecamatan Motui. Sehingga tindakan itu dianggap lalai menjalankan tugasnya sebagai seorang abdi negara untuk mensejahterahkan masyarakat. (B)
Penulis : Jefri Ibnu
Editor : Kiki
