ZONASULTRA.ID, KENDARI – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto mengingatkan pengusaha tambang yang ada di wilayahnya agar peka dan akomodatif terhadap tuntutan warga setempat.
Andap menyebut banyak fenomena penolakan dan konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan tambang. Untuk itu, ia minta agar perusahaan tambang lebih akomodatif dan memperhatikan lingkungan, ekonomi, sosial budaya maupun peraturan perundangan-undangan yang ada.
“Saya minta para pengusaha tambang belajar dari persoalan-persoalan yang banyak terjadi sebelumnya,” ucapnya di Kendari pada Jumat (22/9/2023).
Mantan Kapolda Sultra itu juga mengatakan, masyarakat tidak akan langsung menolak kehadiran perusahaan tambang karena dapat meningkatkan perekonomian mereka. Namun, jika tidak diimbangi dengan keadilan, kesejahteraan, serta penghormatan terhadap budaya sekitar maka akan mengakibatkan konflik destruktif.
Kata dia, berbagai penolakan terhadap perusahaan tambang tidak akan berubah menjadi kerusuhan apabila seluruh stakeholder yang terlibat khususnya perusahaan dan pemda memiliki keberpihakan terhadap masyarakat dan mampu antisipatif.
“Saya mengingatkan agar pengusaha-pengusaha tambang serta pemprov bersikap peka terhadap tuntutan masyarakat,” tambahnya.
Andap juga menegaskan kepada aparat di pemprov agar tidak lari ketika ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi terkait isu pertambangan dan dihadapi serta dilayani dengan baik, santun, kepala dingin dan mengedepankan dialog terbuka.
Konflik pertambangan di Sultra biasanya berkisar pada persoalan ganti rugi lahan, upaya pelestarian atau perbaikan lingkungan serta dampak sosial budaya seperti tanah adat atau lainnya. Untuk meminimalisir risiko, Andap minta seluruh perusahaan tambang patuh pada semua peraturan yang ada.
Pada penyerahan SK Biru TORA untuk Sultra di Jakarta 18 September 2023 lalu, Presiden Jokowi tegas soal tambang.
Untuk memastikan semua perusahaan tambang yang beroperasi di Sultra patuh terhadap aturan yang ada, Andap akan menggandeng Forkopimda serta Aparat Penegak Hukum (APH) terkait untuk mengawasi. (B)
Kontributor: Ismu Samadhani
Editor: Jumriati
