ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 7 daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra), masih terkendala dengan belum cukupnya anggaran. Untuk memenuhi kekurangannya baru akan dianggarkan melalui APBD perubahan 2015.
Wakil Gubernur Sultra Saleh La Sata mengatakan pemerintah daerah (Pemda) harus bertanggung jawab memasukkan anggaran Pilkada dalam APBD perubahan. Jika tidak dianggarkan, dia mengancam tidak akan menandatangani APBD pemda yang bersangkutan.
“Selalu menjadi tugas saya untuk menandatangani APBD setiap tahunnya. Pasti saya laksanakan itu (tidak tanda tangan),” kata Saleh La Sata dalam rapat koordinasi Forum Pimpinan Daerah (Forkompida) di Hotel Clarion Kendari, Rabu (19/8/2015).
Sementara itu Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Muhamad Zayat mengatakan apa yang dikatakan wagub juga sudah menjadi intruksi Gubernur Sultra tentang pengalokasian anggaran Pilkada. Hal itu untuk memastikan 7 daerah itu tidak ada satupun yang terhambat pelaksanaan pilakadanya.
“Setiap masuknya perubahan dalam rangka suksesi pilkada itu sudah pasti pak wagub tidak akan menandatanganinya jika tidak dimasukkan. Jadi tidak ada alasan karena itu juga sudah menjadi intruksi dari Pak Gubernur,” kata Zayat.
Untuk diketahui 7 daerah di Sultra yang akan mengikuti pilkada serentak Desember mendatang itu, yakni Kabupaten Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Kolaka Timur, Konawe Utara, Muna, Wakatobi dan Buton Utara.
