ZONASULTRA.COM,KENDARI– Seluruh fraksi di DPRD Kota Kendari, Fraksi PDIP, Demokrat, Gerindra, PKS, PAN, Nasional Persatuan Bangsa, Hanura PBB bersatu, dan fraksi Golkar menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016.
Juru bicara fraksi Demokrat Noviana meminta pemerintah kota mengefektifkan dan mengefisienkan pegawai dilingkup pemerintah kota mengingat posisi anggaran belaja publik yang lebih kecil dari belanja pegawai.
“Kami menerima APBD 2016 ditetapkan dengan beberapa catatan, Teluk Kendari ditata untuk kepentingan masyarakat dan bisa meningkatkan pendapatan daerah, menjelang musim penghujan, Dinas PU kota Kendari harus siap hadapi kawasan rawan banjir” katanya, Senin (30/11/2015) malam.
Masukan juga disampaikan fraksi Partai Gerindra, melalui juru bicaranya Hasril meminta Pemerintah Kota Kendari memperhatikan para guru dan tenaga non medis non PNS karena mereka merupakan ujung tombak dalam memberi pelayanan pada masyarakat.
“Tahun 2016 mendatang RSUD Kendari menjadi BLU, sehingga kedepannya harus diberikan kewenangan tambahan bagi warga miskin yang belum disentuh jamkesda dan bantuan kesehatan lainnya,” ujarnya.
Walikota Kendari Asrun mengatakan dengan ditandatanganinya persetujuan bersama Raperda Kota Kendari tahun 2016, maka salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan daerah berhasil dilakukab dengan baik.
“Saya optimis apa yang dituangkan di dalam KUA-PPAS dan rancangan Perda APBD serta penjabarannya sudah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat,” ungkap Asrun.
APBD Kota Kendari tahun 2016 terdiri dari Pendapatan sekitar Rp 1,3 triliun dan belanja sekitar Rp 1,4 triliun dengan defisit sekitar Rp 57 miliar, namun tertutupi dengan pembiayaan daerah sebesar Rp 57 miliar.
Penulis: Sumarlin
Editor: Nursadah
