ZONASULTRA.COM, BURANGA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus bergerak menyerap aspirasi masyarakat. Sebagai wakil rakyat, berbagai usulan diserap dan ditampung lalu disuarakan di parlemen.
Salah satu cara DPRD menampung aspirasi yakni dengan intens turun ke lapangan menyapa dan menjemput berbagai usulan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing saat masa reses. Seperti yang dilakukan pada reses masa sidang 1 tahun sidang 2019 – 2020.
Para legislator itu menyebar, menyambangi konstituennya yang tersebar di enam kecamatan. Dapil I meliputi Kecamatan Kambowa, Bonegunu dan Kulisusu Barat. Kemudian, dapil II meliputi Kecamatan Wakorumba Utara dan Kulisusu Utara, dan dapil III meliputi Kecamatan Kulisusu.
Mazlin dan Muh. Muslimin Isi misalnya, dua dari 20 wakil rakyat di Butur ini turun bersama menyambangi Desa Wasalabose Kecamatan Kulisusu.
Di sana, sejumlah usul dan saran dari warga setempat diserap.Beberapa diantaranya pengadaan bantuan nelayan dan pertanian, pembangunan jalan lingkar dalam kawasan benteng dan pendirian Sekolah Dasar (SD) yang selama ini belum ada di desa tersebut.
Mazlin mengatakan aspirasi tersebut akan ditampung untuk kemudian disuarakan di dewan.
Untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih program, kata dia, maka perlu disinkronkan lagi antara usulan masyarakat dengan program dari pemerintah desa setempat.
Politisi Partai Demokrat itu juga menyarankan kepada pemerintah desa setempat, agar usulan masyarakat tersebut didukung dengan data yang akurat. Hal ini penting, agar ke depan bisa menghasilkan program yang tepat sasaran.
Usul bantuan jaring untuk nelayan misalnya, tentunya perlu disertakan dengan ukuran jaring yang dibutuhkan. Sehingga, ketika disalurkan nanti bisa termanfaatkan dengan baik.
“Saya minta datanya yang riil. Supaya juga kami, kalau ditanya di DPRD kita tahu,” katanya.
Muh. Muslimin Isi, menuturkan pula bahwa pihaknya menyambut baik usulan yang disampaikan di forum itu. Selain menegaskan bakal menyuarakan aspirasi di dewan, dia juga meminta dukungan penuh dari masyarakat setempat.
Misalnya, pendirian gedung SD yang membutuhkan kesiapan lahan.
Untuk mengantisipasi timbulnya masalah di kemudian hari, politisi PDI Perjuangan ini juga menyarankan agar lokasi yang disediakan tidak berpotensi sengketa.
“Mudah-mudahan, dengan usulan ini dan juga himbauan dari kami bersamaan, maka kita akan bantu bapak dan ibu sampaikan ke Pemerintah Daerah,” ujar Muslimin.
Anggota DPRD (Butur) yang lain, Sujono, juga memaksimalkan reses masa sidang pertama ini dengan turun menemui konstituennya di Desa Labelete dan Lelamo Kecamatan Kulisusu Utara.
Di lapangan, Sujono dicurhati soal pembukaan formasi tenaga Guru TK. Di mana, pada penerimaan CPNS Butur dua tahun terakhir, kuotanya tidak tersedia.
Padahal, TK yang berstatus Negeri di Butur sudah terbilang banyak. Jumlahnya kurang lebih 10 buah. Begitu pula alumni dari jurusan PGTK di Butur, jumlahnya pun tidak sedikit.
Selain formasi guru TK, warga setempat juga meminta dukungan terkait percepatan pembangunan masjid, termasuk jalan menuju tempat pembuangan sampah agar diperhatikan.
Selain itu, warga juga menyampaikan kondisi jalan lingkungan yang sudah dianggarkan melalui Dana Desa (DD), belum termanfaatkan dengan baik. Kondisinya, masih sebatas pengerasan.
Untuk pengaspalannya, tentu membutuhkan dana yang cukup besar. Karena itu, warga setempat meminta agar peningkatannya bisa dianggarkan melalui APBD.
“Aspirasi atau usulan-usulan masyarakat yang diserap melalui reses ini, kami di DPRD memparipurnakan. Setelah itu, kami akan sampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Sekwan,” ungkap Sujono.
Begitu pula dengan La Djiru. Legislator asal dapil Kulisusu Utara dan Wakorumba utara itu juga turun menyambangi konstituennya di Desa Ulunambo dan Ee Rinere.
Setelah tatap muka dan mendengarkan usulan-usulan, La Djiru berhasil menyerap sejumlah aspirasi yang bakal diperjuangkanya di parlemen, diantaranya peningkatan jalan tani, pengaspalan jalan dan sumur bor.
“Reses ini tujuannya adalah turun bertatap muka meminta masukan-masukan kepada masyarakat, kemudian masukan-masukan itu akan ditampung untuk diusulkan,” ujarnya.
DPRD Butur Perjuangkan Desa yang Belum Teraliri Listrik
Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) menyambangi Kantor PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Baubau Sulawesi Tenggara. Kunjungan itu dalam rangka konsultasi, sekaligus melaporkan kondisi layanan terkait kelistrikan di daerah setempat.
Anggota Komsisi II DPRD Butur, Sujono, mengatakan ada beberapa poin penting yang dibahas pada pertemuan tersebut.
Pertama, terkait adanya beberapa desa di Butur yang hingga kini belum terjangkau listrik dari PLN, seperti di Desa Lamoahi dan Torombia Kecamatan Kulisusu Utara (Kulut).
Kemudian, Desa Langere Kecamatan Bonegunu yang belakangan akses jalur daratnya sudah dirintis, termasuk jalur menuju pelabuhan di Desa Lelamo, Kulut, atau biasa disebut Pelabuhan Waode Buri, agar segera dibangun jaringan listrik.
“Langere kan sudah ada jalan barunya, kita laporkan juga. Termasuk dermaga di Desa Lelamo, jaringan listriknya kan belum ada. Supaya dibangun jaringan menuju pelabuhan itu,” kata Sujono.
Pembangunan jaringan listrik menuju dua desa di Kulut tersebut, lanjutnya, memang sudah dilakukan. Sayang, hingga kini belum juga beoperasi lantaran sebagian tiangnya sudah roboh.
“Kita laporkan dan kita minta untuk diperasikan cepat,” ujarnya.
PLN, mereka merespon baik. Malah mereka bersyukur,” Sujono menambahkan.
Selain melaporkan beberapa titik yang belum teraliri listrik, Komisi II DPRD Butur juga menyampaikan keluhan warga terkait masih sering terjadinya pemadaman listrik.
“Pemadaman listrik kita laporkan juga. Malah yang lebih menarik, kita di Butur itu kalau sudah bulan puasa sering terjadi listrik padam,” pungkasnya.
Menurut informasi yang diterimanya dari pihak PLN Baubau, ketika mesin pembangkit PLNA Ereke yang melayani sebagian wilayah Butur mengalami gangguan, maka pasokan listrik disuplai dari Baubau. Kalaupun masih terjadi pemadaman, itu terkadang disebabkan adanya pohon tumbang.
Ketua Komisi II DPRD Butur, Mazlin, mengatakan selain membicarakan soal beberapa titik yang belum teraliri listrik dan masih seringnya terjadi pemadaman, pada pertemuan itu juga dibahas masalah penerangan lampu jalan, agar saat malam hari jalanan di Butur tampak lebih terang.
“Saya berkeinginan Butur itu kalau malam bisa terang benderang. Kita juga bicarakan tentang persoalan lampu jalan,” ucap Mazlin.
DPRD Butur Sambangi PLN Sulselbar, Bahas Kendala Layanan Kelistrikan
Usai menyambangi PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Baubau, Komisi II DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) terus memperjuangkan agar pelayanan kelistrikan lebih maksimal. Olehnya itu, para wakil rakyat itu mengunjungi PT. PLN wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulselbar), di Makassar.
Kunjungan itu dilakukan, dalam rangka konsultasi terkait kondisi pelayanan kelistrikan di Butur.
Ketua Komisi II DPRD Butur, Mazlin, menjelaskan sejumlah kendala listrik yang terjadi di lapangan, sudah disampaikan melalui pertemuan itu. Selanjutnya, pihaknya tinggal menunggu tindak lanjut dari pihak PLN Sulselbar, untuk pemecahan masalahnya.
“PLN Sulselbar akan turun langsung tinjau apa masalahnya, kemudian mereka janji akan carikan solusi,” ungkap Mazlin.
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, ada beberapa poin penting terkait layanan listrik di Butur yang perlu mendapatkan penanganan serius. Antara lain masih sering terjadinya listrik padam, penyediaan lampu jalan termasuk tiang listrik yang tumbang.
Kemudian, masih adanya sejumlah desa yang belum menikmati layanan listrik dari PLN. Antara lain Desa Lamoahi dan Torombia termasuk dermaga di Desa Lelamo (Pelabuhan Waode Buri), Kecamatan Kulisusu Utara.
Selain itu, masuknya akses darat menuju Desa Langere Kecamatan Bonegunu yang baru selesai dirintis akhir 2019 lalu, juga dipandang perlu disusul pembangunan jaringan listrik. (Adv)
