ZONASULTRA.COM, BURANGA – Gangguan, hambatan dan tantangan yang mengancam stabilitas dan kenyamanan masyarakat menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang harus terus diwaspadai. Demikian yang dilakukan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra), dengan menggelar rapat memantapkan koordinasi sesama anggota, baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan.
Kepala Badan Kesbangpol Butur LM Nafsahu mengatakan, penyelenggaraan rapat koordinasi FKDM ini sangat penting karena memiliki nilai yang sangat strategis sebaga upaya meningkatkan kapasitas anggota forum tersebut. Selain itu, untuk menyamakan persepsi dan kesatuan langkah dalam rangka optimalisasi serta peran menyikapi perkembangan situasi sosial politik dan keamanan menghadapi pesta demokrasi nanti.
Seiring dengan bergulirnya era reformasi yang ditandai terbukanya keran kebebasan di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara lanjut Nafsahu, ternyata tidak selalu berdampak positif tetapi juga membawa dampak munculnya berbagai konflik sosial di masyarakat.
“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kepada peserta rapat agar senantiasa meningkatkan koordinasi dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di masyarakat,” terang LM Nafsahu saat ditemui usai rapat koordinasi tersebut, Kamis (13/8/2015).
Diungkapkannya, terdapat beberapa item kegiatan dalam pelaksanaan tahapan pilkada yang biasanya sumber dari potensi terjadinya konflik, seperti tahapan pemuktakhiran data pemilih, tahapan pencalonan, tahapan kampanye, masa tenang serta pemungutan dan penghitungan suara.
“Sudah menjadi tugas bersama dalam menghadapi potensi ini, agar keamanan, ketentraman dan ketertiban terus terpelihara demi terwujudnya masyarakat Butur yang sejahtera, maju dan mandiri,” pungkasnya.
Sementara itu, ketua FKDM Butur Mazlin mengatakan, kegiatan rapat koordinasi sesama anggota dapat membangun kesamaan visi, misi dan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi FKDM terutama mengahadapi pilkada nanti.
“Kita harapkan koordinasi, konsolidasi serta sinergitas antar anggota FKDM dalam penanganan gangguan keamanan terus terjaga,” ujarnya.
Pengurus FKDM, jelasnya hampir 70 persen ialah dari unsur PNS. Sehingga, dalam rangka tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas berkaitan dengan pilkada, maka wajib berada pada kegiatan tahapan pilkada.
“Ini juga yang perlu dipahami oleh pihak lain, kalau ada anggota FKDM dari unsur PNS dalam kegiatan politik berarti sedang melaksanakan tugas kewaspadaan dini dan mencari informasi, selagi tidak memakai atribut partai atau atribut calon,” tegas Mazlin.
