ZONASULTRA.COM,PASARWAJO – Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buton La Ode Abdul Zainuddin Napa menuding Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Akbar tak paham kondisi daerah, khususnya di Buton.
Tudingan itu dikemukakan Zainuddin Napa terkait tertundanya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Buton terpilih, Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakry yang dijadwalkan akan dilaksnakan pada tanggal 24 Agustus mendatang.
Sementara di waktu yang bersamaan, Pemda Buton bakal menggelar memont penting, yakni penyelenggaraan festival nasional Budaya Tua Buton. Dimana kegiatan ini setiap tahun dilaksanakan dan tanggal serta waktunya tidak bisa berubah, karena sudah masuk dalam agenda nasional Kementrian Pariwisata
“Seharusnya, jadwal pelantikan itu tidak bertabrakan dengan jadwal fesival,” kata Zainuddin, Rabu (16/8/2017).
Kata dia, seharusnya Ali Akbar sebagai pejabat yang bertanggungjawab mengusulkan jadwal pelantikan Umar dan La Bakry itu terlebih dahulu mempelajari kondisi daerah Buton. Termasuk event-event yang akan dilaksanakan, agar jadwalnya tidak terganggu denga penatikan.
Menurutnya, ketika berkoordinasi dengan Kemendagri tentang jadwal pelantikan, Ali Akbar harus menyampaikan kalau di tanggal 24 Agustus 2017 itu bertepatan dengan acara puncak Festival Budaya Tua Buton. Sehingga waktu yang ditentukan tidak bertepatan dengan jadwal pelantikan.
“Pelantikan kewenangan Mendagri, tapi secara teknis pihak provinsi bisa menyampaikan ke Kemendagri kalau tanggal 24 itu ada agenda nasional. Untuk itu saya lihat kepala biro sengaja mau kasih baku tabrak jadwalnya,” tukasnya.
Dia menilai, apa yang dilakukan oleh Ali Akbar itu justru akan memecah konsentrasi masyarakat Buton. Sehingga langkah yang dilakukan biro provinsi itu hanya menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat.
“Aneh memang kalo tidak ada pemimpin daerah, walaupun mungkin nanti ada pelaksana harian atau pelaksana tugas yang akan hadiri festival, tapikan konsentrasi masyarakat tetap terbelah dua,”katanya
Namun demikian, Zainuddin menjelaskan, pelaksanaan Festival Budaya Tua Buton akan tetap berlangsung, walaupun akan ada agenda pelantikan Umar dan La Bakry.
Menanggapi hal itu, Kepala Biro Pemprov Sultra Ali Akbar menegaskan, jadwal pelantikan merupakan wewenang Mendagri. Dirinya sebagai kepala biro hukum, hanya sebatas konsultasi saja.
“Adapun mengenai acara di daerah, itu adalah urusan daerah sendiri. Saya tidak tahu itu. Apalagi dituding sengaja mau tabrakan dengan kegiatan tersebut,” ucap Ali Akbar melalui telepon selulernya kepada ZONASULTRA.COM.
Bukan itu saja, kata Ali Akbar, penetapan jadwal pelantikan itu sudah sesui dengan surat izin yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Umar Samiun.
“KPK kasih izin untuk Samsu Umar Samiun hanya dinggal 24 Agustus saja,” ujarnya. (B)
Reporter : Nanang Suparman
Editor : Abdul Saban
