ZONASULTRA.COM, KENDARI– Ketua DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Musdar pada awal April 2016 melakukan Reses disejumlah desa. Sejumlah aspirasi masyarakat melalui reses tersebut ditampung dan diperjuangkan di parlemen untuk direalisasikan pemerintah daerah Konkep.
Musdar mengatakan pentingnya pelaksanaan reses ini bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada daerah pemilihan masing-masing. Hal itu tidak lain guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
“Juga selain itu untuk mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah Konkep. Semua itu untuk mendukung kesejahtraan dan menjawab kebutuhan masyarakat kita,” kata Musdar.
Tindak lanjut aspirasi dan pengaduan masyarakat pada dasarnya adalah untuk memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam Pemerintah. Olehnya kata Musdar, selama melakukan reses banyak hal yang ditemukannya dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Lanjut Musdar, reses yang dilakukannya juga untuk melakukan pengawasan terhadap program-program Pemerintah Konkep dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengawasan itu tentu dengan peninjauan langsung di beberapa lokasi.
Reses yang dilakukan Musdar pada awal April 2016 yakni di Kecamatan Wawonii Barat tepatnya desa Mata Baho, Desa Langara Iwawo, dan Desa Langara Tanjung Batu.
Reses di Desa Mata Baho
Suasana hangat dan bersahabat terlihat jelas antara masyarakat, pemerintah desa, dan Ketua DPRD Konawe Kepulauan (Konkep) Musdar ketika melakukan reses di Desa Mata Baho, kecamatan Wawonii Barat pada Jumat, 8 April 2016. Pertemuan yang dilakukan di sebuah balai dihadiri oleh puluhan warga.
Berbagai aspirasi masyarakat Desa Mata Baho menjadi diskusi yang panjang dalam pertemuan tersebut hingga berjam-jam. Berbagai keluhan warga tentang infrastruktur diungkap dalam pertemuan reses itu.
Musdar mengatakan poin aspirasi yang ditangkap dalam peretemuan itu yakni peningkatan jalan untuk memudahkan transportasi dan perjalanan warga. Status jalan yang masih dalam proses ditingkatkan dan belum teraspal. Harapan warga peningkatan jalan dimaksimalkan sampai di titik sudut ibukota karena Desa Mata Baho masih dalam kawasan Ibukota Konkep, Langara.
Selain itu, jalan usaha tani juga perlu dirintis karena selama ini masih memprihatinkan. Kata Musdar, memang sudah ada tapi masih susah dilewati masyarakat.
“kelak dengan dirintisnya jalan usaha tani akan memudahkan warga berkebun dan menjalankan aktifitas pertaniannya. Selain itu akan mempermudah dalam menjual hasil perkebunan yang menjadi sumber penghidupan mereka,” kata Musdar usai acara reses tersebut.
Lebih lanjut musdar menjelaskan, alasan mengapa jalan usaha tani harus dibuat didasari pada beberapa aspek. Pertama, aspek sosial. Yaitu membuka membuka keterisoliran masyarakat Desa Mata Baho terhadap daerah sekitarnya.
Kedua, aspek ekonomi yaitu untuk memudahkan masyarakat pergi ke kebun dan memudahkan akses bagi petani untuk mengangkut hasil tani. Ketiga, aspek lingkungan. Sebagai peningkatan kualitas jalan dan mencegah terjadinya longsor.
Berikut 2 Poin Usulan Desa Mata Baho:
1. Peningkatan jalan
2. perintisan jalan usaha tani 1 km
Reses di Desa Langara Iwawo
Suasana kekeluargan tampak ketika ketua DPRD Konkep Musdar melakukan kunjungan reses di Desa Langara Iwawo, Sabtu (9/4/2016). Meskpiun pertemuan dilakukan dengan cara melantai dalam ruangan yang tidak begitu luas namun diskusi tentang aspirasi warga dapat berjalan dengan lancar. Turut hadir dalam acara itu Kepala Desa Langara Iwawo Rufslamin Muslihin dan para tokoh masyarakat.
Saat Ketua DPRD konawe Kepulauan (Konkep) Musdar (depan) melakukan kunjungan reses di Desa langara Iwawo, kecamatan Wawonii Barat, Sabtu (9/4/2016). Musdar yang ditemani beberpa tokoh masyarakat meninjau lokasi jembatan penghubung dan lokasi penimbunan jalan kampung Lapulu. (Arjab Karim/ZONASULTRA.COM)
Warga Langara Iwawo yang rata-rata terdiri dari mayoritas petani dan sekitar 20 persen nelayan sambilan. Dalam pertemuan tersebut masyarakat tersebut mengungkapkan segala keluh kesahnya kepada Ketua DPRD itu. Pertemuan yang dihadiri puluhan warga itu membuahkan sejumlah aspirasi yang akan diperjuangkan Musdar.
Musdar mengatakan aspirasi warga cukup banyak mulai dari masalah jalan, rumah tidak layak huni, jembatan penghubung, dan lain sebagainya. Semuan aspirasi tersebut dianggap penting karena merupakan hal mendasar bagi kehidupan warga di desa Langara Iwawo.
Banyak masyarakat Konkep hidup dalam garis kemiskinan tak terkecuali yang ada di desa Langara Iwawo. Kata Musdar, sebagian rumah-rumah warga di tempatnya turun reses tersebut sangat memprihatinkan. Banyak rumah yang terbuat dari papan dan kurang layak huni. Olehnya program seperti bantuan pembangunan rumah sangat diharapkan masyarakat.
“Tadi sejumlah warga meminta agar rumah-rumah yang tidak layak huni bisa direhabilitasi. Para petani juga mengeluhkan tentang bibit pertanian. Petani yang berkebun berharap bisa diberikan bantuan alat strom babi agar kebunnya bisa aman selain itu ada juga nelayan yang meminta bantuan rawe (alat tangkap ikan),” ujar politisi PAN itu usai acara reses tersebut.
Bibit merupakan aspek penting bagi petani dalam produksi hasil kebun atau pertaniannya. Sampai saat ini masih banyak petani yang tetap menggunakan bibit lokal dan bahkan kekurangan ketikan memasuki musim tanam. Kebanyakan bibit diperoleh dari hasil panen sebelumnya dengan pola tradisional.
Menurut Musdar, dari sekian banyak aspirasi warga tersebut, salah satu yang paling penting adalah jembatan penghubung kampung La Pulu sepanjang 12 meter yang harus dibangun. Hal itu akan segera dikordinasikannya dengan Pemerintah daerah dalam hal ini bupati untuk kemudian ditindaklanjuti ke instasinya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Konkep.
Nelayan di kampung La Pulu juga perlu bantuan alat penangkapan ikan terutama kapal penangkap ikan atau alat-alat lainnya. Kata Musdar, tidak dapat dipungkiri memang sudah ada program dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Konkep, namun itu masih dinggap kurang.
“Sebagian masyarakat nelayan yang masih melakukan aktifitasnya dengan cara tradisional perlu dibantu agar produksi perikanan bisa meningkat,” ujar Musdar.
Berikut 6 Poin Usulan Desa Langara Iwawo :
1. penimbunan jalan lapulu
2. rehabilitasi rumah tidak layak huni
3. pengadaan bibit bagi petani
4. bantuan alat strom babi
5. Bantuan rawe (alat tangkap ikan)
6. Jembatan penghubung kampung la pulu spnjang 12 meter.
Reses di Desa Langara Tanjung Batu
Tidak jauh berbeda dengan suasana reses di 2 desa sebelumnya, acara reses Ketua DPRD Konkep di Desa Langara Tanjung Batu berlangsung dengan antusias warga, Minggu (10/4/2016). Meskipun pertemuan digelar dengan cara melantai, puluhan warga tetap turut serta dalam menyuarakan aspirasinya.
Acara reses Ketua DPRD Konkep di Desa Langara Tanjung Batu berlangsung dengan antusias warga, Minggu (10/4/2016). Turut hadir dalam pertemuan itu Kepala Desa Langara Tanjung Batu Janus Munandar, para tokoh masyarakat, dan puluhan masyarakat. (Arjab Karim/ZONASULTRA.COM)
Turut hadir dalam pertemuan itu Kepala Desa Langara Tanjung Batu Janus Munandar, para tokoh masyarakat, dan puluhan masyarakat. Musdar mengatakan masyarakat Langara Tanjung Batu rata-rata mempunyai pekerjaan sebagai nelayan.
Dalam pertemuan tersebut banyak dibahas tentang apa saja yang menjadi kebutuhan dalam meningkatkan produksi perikanan dan mendukung usaha nelayan.
Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Langara Tanjung Batu sangat memprihatinkan dan perlu perhatian serius dari pemerintah. Di desa tersebut belum ada gedung SD sehingga anak-anak harus sekolah di desa lain yang tersekat. Olehnya kata Musdar, berdasarkan diskusi dalam reses yang dilakukannya, masyarakat meminta agar dibangunkan Gedung SD dan TK yang layak.
Perumahan warga juga tak kalah memprihatinkan dengan banyaknya rumah yang kurang layak huni. Kata Musdar, kemisikinan menjadi salah satu penyebab utama warga tidak dapat membangun rumah yang layak seperti rumah beton di perkotaan.
“kebanyakan rumah di sini adalah rumah papan dan itu terlihat sudah kurang layak lagi untuk ditinggali,” ujar Musdar usai acara reses tersebut.
Dalam upaya mendukung usaha para nelayan, salah satu yang dibutuhkan adalah penyediaan es balok. Hal itu dianggap penting agar tangkapan para nelayan bisa bertahan lama dan dijual ke pasar masih dalam keadaan segar.
Ketiadaan es balok tersebut memberikan dampak besar terhadap penghasilan nelayan karena ada dua faktor yang diserangnya yakni harga ikan akan rendah dan produksi tidak bisa maksimal. Selama ini yang biasa digunakan masyarakat hanya es batu biasa yang tidak tahan lama.
Untuk menunjang aktifitas nelayan di Desa Langara Tanjung Batu maka perlu dibangun tambatan perahu (pelanuhan sederhana) sepanjang 300 meter. Kata Musdar, Penduduk desa tersebut mempunyai armada penangkapan ikan meskipun sederhana.
“Armada penangkapan ikan tersebut tentunya membutuhkan tambatan perahu yang layak untuk berlabuh sekaligus aktifitas jual beli oleh masyarakat,” ujar Musdar.
Berikut 6 Poin Usulan Desa Langara Tanjung Batu :
1. Membangunan gedung SD dan TK
2. Rehabilitasi rumah tidak layak huni
3. Tambatan perahu 300 mter
4. Penyediaan air brsih
5. Bantuan mesin jahit dan katinting
6. Sarana dan prasarana kebutuhan nelayan, terutama penyediaan es balok.
Tindak Lanjut Hasil Reses
Musdar menjelaskan melalui reses tersebut dirinya dapat mengetahui secara lebih detail kondisi masyarakat di daerahnya. Dengan demikian, pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan pemerintah daerah Konkep dapat dioptimalkan dan tentuya dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ketua DPRD Konkep Musdar melakukan kunjungan reses di Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat , Sabtu (9/4/2016). Meskpiun pertemuan dilakukan dengan cara melantai dalam ruangan yang tidak begitu luas namun diskusi tentang aspirasi warga dapat berjalan dengan lancar. (Arjab Karim/ZONASULTRA.COM)
Reses merupakan sebuah fasilitas resmi dari DPRD dan menjadi kesempatan penting dan bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Lanjut musdar, dalam tata tertib DPRD dijelaskan bahwa setiap pelaksanaan reses anggota termasuk ketua DPRD Konkep wajib membuat laporan tertulis.
“Laporan tersebut dikoordinasikan dengan fraksi masing-masing, dan hasil dari koordinasi dengan fraksi-fraksi disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Hasil rapat paripurna tersebut dituangkan dalam bentuk keputusan DPRD Konkep,” ujar Musdar.
Keputusan DPRD Konkep pada akhirnya akan menjadi rekomendasi untuk direalisasikan pemerintah kabupaten Konkep melalui program perealiasisasian APBD. Hal itu dalam rangkan menindaklanjuti program usulan masyarakat dti tingkat RT, Desa, dan Kelurahan. (Advertorial)
