ZONASULTRA.COM, BURANGA – Pencabutan subsidi listrik bagi rumah tangga golongan mampu dengan daya 900 VA oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), menuai protes warga di Kabupaten Buton Utara (Butur).
Salah seorang warga di Desa Tomoahi, Butur, Darno keberatan dengan keputusan pemerintah. Menurutnya, dengan dicabutnya subsidi, tentu akan berimbas pada kenaikan tarif.
“Bila dikenakan tarif Rp 1.143 per kwh pajaknya sangat membebani pelanggan rumah tangga,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala PLN Unit Ereke Dahniar mengatakan, kenaikan tarif listrik dilakukan secara bertahap yang dimulai 1 Januari 2017.
Dahniar menuturkan, kenaikan itu akan dilakukan setiap dua bulan sekali, yakni 1 Januari , Maret , dan Mei 2017. Kenaikan tarif dilakukan secara bertahap agar tak memberatkan pelanggan. Dia menjelaskan bahwa hal itu merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi secara tepat sasaran.
Namun demikian, ia mengatakan bahwa kenaikan itu belum berlaku bagi seluruh pelanggan 900 VA. Sebab, bagi pelanggan yang terdaftar sebagai warga miskin di Badan Pusat Statistik (BPS), subsidinya belum dipastikan akan dicabut.
“Yang terdata di Statistik, itu kemungkinan besar tidak dihilangkan subsidinya. Tapi bukan yang terdata sekarang, yang terdaftar tahun 2015, ” kata dia saat ditemui di kantornya, Senin (9/1/2017).
Dirinya mengakui, masyarakat mungkin berat menerima keputusan ini, namun penarikan subsidi tersebut bukanlah kemauan pihak PLN. Untuk itu, Dahniar menghimbau kepada seluruh pelanggan di Butur, apabila ada hal-hal yang ingin dipertanyakan terkait kenaikan tarif ini, dapat mengunjungi langsung Kantor PLN Unit Ereke.
“Jadi, kalau memang ada yang perlu dipertanyakan, masyarakat dapat bertanya langsung di kantor PLN. Selama saya ada di sini, buka 24 jam,” tutupnya. (B)
Reporter : Irsan Rano
Editor : Kiki
