ZONASULTRA.ID, WANGI-WANGI – Karo Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK) Sekretaris Militer Presiden (Setmilpres) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI, Laksma TNI Bayu Trikuncoro menyambangi Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kunjungan Karo GTK bersama tim dalam rangka melaksanakan verifikasi lapangan di mana Bupati Wakatobi Haliana diusulkan untuk mendapatkan Satyalancana Wira Karya.
“Satyalancana Wira Karya ini adalah sebuah penghargaan yang tinggi dari Presiden untuk orang-orang yang berjasa dan mengembangkan karya besar/luar biasa, inovasi untuk kemajuan sebuah daerah baik secara nasional maupun internasional,” ungkap Laksma TNI Bayu Trikuncoro pada malam ramah tamah di rumah jabatan Bupati Wakatobi, Selasa (19/9/2023).
Sebelumnya dalam rapat pemaparan calon penerima Satyalancana Wira Karya, Laksma TNI Bayu Trikuncoro menjelaskan proses untuk gelar tersebut. Suratnya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bukan kepada Setmilpres, bukan kepada Kabiro GTK, namun dari Menteri kepada Presiden melalui dewan gelar.
“Sesuai aturan dan undang-undang sangat butuh kehati-hatian dalam tata cara pengajuan/usul GTK. Perlu kita ketahui bersama bahwa gelar ini langsung dari Presiden, seyogyanya memang diberikan Presiden pada event-event tertentu. Sebegitu tingginya ini kami datang ke sini sebagai dewan gelar itu,” ujarnya.
Dikatakannya, inovasi karya yang besar untuk kemajuan sebuah daerah itulah yang diberikan penghargaan oleh Presiden. Mulai dari bagaimana bupati memberikan jasa yang besar untuk kemajuan suatu daerah. Dampaknya juga bisa daerah, bisa secara nasional, maupun internasional.
“Si penerima tanda jasa ini diharapkan bisa memotivasi atau menjadi teladan yang baik bagi semuanya secara nasional. Tapi kalau bertingkat bisa dirasakan dunia luar, maka penghargaannya akan lebih tinggi lagi, ada bintang jasa, ada bintang maha putra,” tuturnya.
Kunjungan mereka ke Wakatobi itu untuk mendalami beberapa aspek yang menjadi syarat umum dan syarat khusus. Mulai dari orisinalitas suatu ide atau gagasan yang lebih baik lagi.
Selanjutnya, kemanfaatan yang merasakan pastinya adalah sasarannya. Misalnya masyarakat budidaya rumput laut yang kemanfaatannya mengarah ke mana.
Berikutnya, manajemen risiko yang berhubungan dengan keberlanjutan, bagaimana program yang sudah diterapkan ini dapat tahan banting sehingga bisa berkelanjutan.
Kemudian kolaborasi antar instansi, adalah bagaimana lintas instasi yang sifatnya tanpa ada aturan pun bisa berjalan. Kelengkapan data, data yang bisa memperkuat yang ada dijadikan sebagai penguat data.
“Kalau sudah dilaksanakan verifikasi lapangan, ini berarti beliau sudah lulus klarifikasi. Klarifikasi itu ada empat instansi yang dilewati, yakni KPK, Kejaksaan, BIN dan Tolisial,” pungkasnya. (*)
Kontributor: Nova Ely Surya
Editor: Jumriati
