ZONASULTRA.COM,KENDARI– Usulan Revisi Hari Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari dinilai sebagai salah satu tradisi peninggalan Orde Baru di bidang pers yang masih dilaksanakan hingga kini. Dimana sejumlah organisasi profesi jurnalis pun mengusulkan untuk merevisi tanggal peringatan HPN tersebut.
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan mengatakan, usulan perubahan tanggal HPN itu diajukan oleh AJI bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) setelah melalukukan dua seminar khusus membahas hal itu.
“Kami menilai peringatan HPN dengan memakai tanggal lahir satu organisasi wartawan, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), tidaklah tepat dan kurang strategis. Sebab, itu mengesankan HPN itu hanya milik organisasi wartawan itu saja. Faktor ini juga yang membuat sejumlah organisasi enggan terlibat dalam peringatan HPN,” kata Abdul Manan, Selasa (17/4/2018).
Menurutnya, faktor lain yang tak kalah penting adalah soal pelaksanaan HPN. Layaknya peringatan hari besar nasional, pelaksanaannya tentu saja harus mencerminkan kondisi aktual dan tantangan kontemporer yang dihadapi pers Indonesia saat ini.
Seperti kebebasan pers yang masih terancam dengan masih banyaknya Undang-undang yang bisa memenjarakan jurnalis yang terdapat dalam KUHP, dan juga UU ITE.
Selain itu adalah masalah kesejahteraan jurnalis yang masih memprihatinkan juga profesionalisme jurnalis masih jauh dari harapan. Serta perihal media yang masih berjibaku dengan masalah ekonominya akibat turunnya eksistensi media cetak dan belum ditemukannya model bisnis digital yang ideal.
(Baca Juga : Terkait Usulan Perubahan Tanggal HPN, PWI Sultra Ajukan Mosi Tidak Percaya ke Dewan Pers)
“Sebagai hari peringatan profesi jurnalis, seharusnya HPN membahas topik-topik yang sedang dialami media dan jurnalis. Tapi dalam kenyataan, HPN tak banyak membahas soal-soal penting itu,” jelas Manan.
Kemduian masih adanya fakta dilapangkan, organisasi yang kemudian memakai acara HPN untuk meminta uang ke Pemerintah dan berbagai pihak lain, dengan alasan untuk ikut HPN, otomatis itu menodai profesi jurnalis.
“Sejumlah soal itulah yang berkontribusi besar terhadap munculnya ide untuk merevisi HPN,” tukasnya.
Rapat pembahasan perubahan hari pers nasional
Dewan Pers sendiri telah mengadakan rapat terbatas pada Rabu, 18 April 2018 di Sekretariat Dewan Pers, Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, dengan agenda pembahasan awal usulan perubahan tanggal Hari Pers Nasional. Rapat terbatas tersebut mengundang seluruh organisasi konstituen Dewan Pers.
“Dalam rapat ini disampaikan apa saja alasan utama kami sehingga perlu mengusulkan perubahan tanggal peringatan HPN. Salah satunya adalah kelemahan dari tanggal HPN yang mendasarkan pada kelahiran satu organisasi wartawan, yaitu PWI. Selain faktor pelaksanaannya yang kami anggap kurang mencerminkan harapan komunitas pers dari sebuah acara nasional yang diperingati bersama. Kami juga akan sampaikan apa saja alternatif tanggalnya untuk menggantikan HPN yang selama ini diperingati setiap tanggal 9 Februari itu,” beber Manan.
Idealnya, Manan menjelaskan biaya pelaksanaan HPN harus ditanggung bersama. Kalau pun ada sokongan dari pihak luar, itu bukan menjadi sumber pendanaan utama. Ke depan perlu dipikirkan pelaksanaan HPN yang ditanggung bersama komunitas media dan organisasi jurnalis, dan kegiatannya juga tak harus mewah sehingga memakan biaya besar.
“Sebaiknya substansi acara lebih diutamakan daripada kemasannya. Lebih baik HPN dilaksanakan secara sederhana dari pada bikin besar-besaran, tapi manfaatnya kurang dirasakan bagi komunitas media, jurnalis, dan publik. Masih banyak masalah fasilitas umum yang belum bagus dan harusnya lebih diprioritaskan diperbaiki dengan dana APBN/APBD daripada mengalokasikannya untuk peringatan HPN,” pungkas Manan. (B)
