Gubernur Wajib Naikkan Pangkat Rony Yakob Jika Ingin Penuhi Janji Politiknya

1212
Ridwan Bae
Ridwan Bae

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Mantan Bupati Muna dua periode Ridwan Bae mengkritisi hasil seleksi calon Sekertaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra). Menurut dia, Ali Mazi nyaris tak bisa menunaikan komitmen politiknya yang dilontarkan pada saat kampanye pemilihan gubernur 2018 lalu.

Dalam kampanyenya, Ali Mazi berjanji akan mendudukan pejabat dari etnis Muna sebagai Sekda Pemprov ketika dirinya menjabat Gubernur Sultra. Hal itu juga juga kerap dilontarkan saat ditanyai oleh wartawan terkait komitmen itu.

Namun, hasil pengumuman dari Panitia Seleksi (Pansel) 18 Februari lalu, menetapkan tiga nama yang akan diserahkan kepada Ali Mazi, diantaranya yakni Nur Endang Abbas, Rony Yakob Laute, dan Syarifuddin.

Sementara, Nurdin Pamone yang merupakan satu-satunya kandidat berdarah Muna, gugur di tahap seleksi akhir. Alasan gugurnya Sekertaris Daerah Kabupaten Muna itu, dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra La Ode Mustari, karena nilainya paling rendah.

Ridwan berpendapat, sebenarnya Ali Mazi belum bisa dikatakan cacat janji, karena yang bekerja bukan Ali Mazi tapi Pansel. Namun, melihat hasil pansel itu, khususnya pejabat berdarah muna banyak yang gugur, bahkan ada yang mundur.

“Kita tidak tahu kegugurannya karena apa, aborsinya kayak apa, kita tidak tau bagaimana alasan timsel sehingga Nurdin Pamone gugur,” terang Ridwan di kediamannya, Jumat (22/2/2019)

Ia mengatakan, hal-hal seperti ini sangat sensitif, timsel harus transparan menjelaskan alasan terkait hasil seleksi. Pada sisi lain, lanjut anggota DPR RI ini, kalau ia melihat janji politik Ali Mazi sudah mulai lari dari komitmen politiknya.

“Tinggal satu yang ada sedikit munanya yaitu Rony Yakob, setengah juga tidak, sedikit saja Munanya, karena diangkat oleh Laute (Mantan Bupati Muna) hanya melekat di bajunya, tapi anggaplah itu bahwa dia orang Muna, walaupun sedikit, marilah kita anggap dia orang Muna,” bebernya.

Secara aturan golongan kepangkatan, Ketua DPD I Partai Golkar itu, meragukan peluang lolosnya Rony karena pangkatnya hanya IV c, sementara dua pesaingnya yakni, Nur Endang Abbas dan Syafruddin berpangkat IV d yang jelas lebih tinggi. Ridwan menuturkan, ketika Ali Mazi memaksakan hasil timsel ini dan pada akhirnya Rony yang akan dipilih, berarti dia akan memimpin birokrasi secara pangkat lebih tinggi.

Jika kembali dirunut dari awal, seharusnya Rony Yakob sudah gugur pada tahap seleksi administrasi. Karena, sambung Ridwan, pemenuhan pangkat yang tidak sesuai dari sisi etika kepangkatan, tidak mungkin seorang sekda mambawahi yang lebih tinggi pangkatnya dibanding dia.

Meski begitu, politisi asal Muna ini meyakini, kalau Ali Mazi betul-betul ingin menunaikan janjinya, masih ada cara yang bisa ditempuh untuk menjadikan Rony Yakob Sekda Sultra. Cara itu, seperti yang ia pernah lakukan saat menjadi Bupati Muna periode 2000-2010, yakni dengan memberikan kenaikan pangkat istimewa kepada La Ode Kilo untuk menjadi Sekda.

“Pada waktu itu di Pemkab Muna masih ada yang bergolongan IVc, sementara La Ode Kilo saat itu masih IVb. Maka sebelum menjadikan dia sekda, saya pergi mengurus untuk menaikkan pangkat istimewa karena saya mengingatkan dia, dia punya kemampuan saat itu,” jelasnya.

Lanjut Ridwan, jika Ali Mazi sebagai Gubernur Sultra dan menganggap Rony punya kemampuan, bukan sesuatu yang salah mengusulkan segera menaikkan pangkat istimewa. Ia meminta kepada Ali Mazi, ketika betul konsisten dengan orang Muna, maka Rony mesti didorong untuk menaikkan pangkat istimewa secepatnya sebelum dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

“Kalau sudah dikirim di Kemendagri pasti Rony tidak mungkin dipilih, pangkat IV D banyak di Pemprov. Ali Mazi harus hati-hati, karena walaupun pansel yang bekerja, bagi orang-orang yang sakit hati yang tidak rasional berpikir, akan mengatakan Ali Mazi cacat janji, dan tidak bisa dipercaya, bisa saja orang bicara seperti itu,” tegas Ridwan.

Namun, bagi dia, melihat proses seleksi ini secara rasional, Ali Mazi bukan seorang penentu, tapi sudah membentuk pansel dan pansel itu yang bertanggung jawab. Ia kembali mempertanyakan kinerja pansel yang menggugurkan Nurdin Pamone.

“Padahal dia (Nurdin Pamone) pangkatnya lebih memenuhi, kalau tidak bisa pansel yang menjelaskan itu, Ali Mazi sebagai Gubernur yang pernah menjanjikan orang Muna yang yang akan tampil, sebaiknya dia menjelaskan secara sempurna,” tambah Ridwan lagi.

Sekali lagi ia, menegaskan konsesi seleksi sekda ini tergantung orang melihat dari sudut mana, ketika orang melihat dari sudut pandang normatif, Ali Mazi tidak punya kuasa karena yang kerja pansel.

“Saya harap masyarakat bisa berpikir positif sehingga pemerintah bisa berjalan dengan baik-baik saja,” tukasnya.(a)

 


Kontributor: Fadli Aksar
Editor : Kiki

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini