ZONASULTRA.COM, JAKARTA– Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riatmadji menampik isu Surat Keputusan (SK) “Bodong” Bupati Muna yang beredar di masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra). SK Bupati Muna asli dan resmi dikeluarkan oleh Kemendagri yang ditandatangani langsung oleh Mendagri.
Beredarnya isu yang mengatakan bahwa SK Bupati Muna Rusman Emba dan Malik Ditu diragukan keabsahannya menjadi viral di media sosial. Bahkan isu cukup meresahkan masyarakat kabupaten Muna, ditengah bupati sedang fokus menata pemerintahan da pembangunan di daerah itu.
“SK-nya jelas dari Kemendagri, kenapa disebut bodong?,” jelas Dody saat dikonfirmasi awak Zonasultra.com di kantor Kemendagri, jalan Merdeka Utara no.7 Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).
“Faktanya saya cek ke Direktur Fasilitasi Kepala daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga (FKDH) Dirjen Otonomi Daerah, SK Bupati Muna itu memang sudah keluar,” ujar Dodi lebih lanjut.
Menurutnya, sebuah SK itu dibuat berdasarkan dari putusan-putusan daerah yang kemudian diproses secara berjenjang dari Kabupaten/Kota, bertahap ke Provinsi lalu ke Kemendagri.
“Nah, Kemendagri memproses itu berdasarkan usulan dari gubernur atas dasar masukan dari proses pemilihan bupati yang ada di kabupaten yang bersangkutan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, beberapa hari ini masyarakat Muna diresahkan dengan isu beredarnya SK “bodong” Bupati dan Wakil Bupati Muna. Isu ini beredar luas di media sosial dan telah menjadi komsumsi publik yang cukup meresahkan.
Bahkan banyak tulisan status di medsos facebook yang cenderung saling hujat dan menyerang antara pendukung Bupati Muna saat ini dan mantan calon Bupati Muna LM. Baharuddin. (A1)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor : Rustam
