Kesbangpol Wakatobi Jelaskan Dampak Politik Uang dan Golput

92
Kesbangpol Wakatobi Jelaskan Dampak Politik Uang dan Golput
SOSIALISASI - Badan Kesbangpol Kabupaten Wakatobi saat menggelar Sosialisasi Pendidikan Politik di Kecamatan Wangiwangi. (Nova Ely Surya/ZONASULTRA.COM)

ZONASULTRA.COM, WANGIWANGI – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar pendidikan politik di empat Pulau. Empat pulau itu adalah pulau Binongko, pulau Tomia, Pulau Kaledupa dan Pulau Wangiwangi.

Pemilu serentak dimaksud tersebut adalah pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yaitu pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Wakatobi Adam Bahtiar menekankan, agar masyarakat sedapat mungkin untuk menghindari politik uang (Money Politics) dan Golongan Putih (Golput). Kedua hal itu menurutnya akan melahirkan pemimpin yang tidak pro rakyat.

BACA JUGA :  Mengenal Quick Count, Benarkah Akurat?

Politik uang ketika sudah duduk harus berpikir bagaimana mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan.

Proyek pembangunan daerah pun tidak akan sesuai dengan standar. Karena sudah mulai disunat dari sini ke sana. Pelayanan terhadap masyarakat tidak akan maksimal.

Solusi untuk menghindari politik uang apabila semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama.

“Kalau kita menerima politik uang maka kita sudah menggadaikan harga diri kita dan negeri ini selama lima tahun. Karena yang telah dipilih memerintah selama lima tahun,” katanya dalam sosialisasi pendidikan politik di Kecamatan Wangiwangi, Selasa, (22/3/2022).

Adam Bahtiar menjelaskan, anti Golput adalah pihak yang mengajak orang untuk tidak berpartisipasi atau tidak memberikan suara. Sementara ketahui bersama bahwa memberikan suara itu adalah hak sekaligus kewajiban secara konstitusi.

BACA JUGA :  [SALAH] Partai PBB Menyatakan Deklarasi Mendukung Anies Sebagai Presiden 2024

Ia juga menyebutkan, kalau angka golput di atas angka 40 persen, akibatnya calon pemimpin yang lahir adalah pemimpin yang tidak kredibilitas karena yang berkualitas tidak akan naik karena banyak yang golput.

Kendati menurutnya dia (yang terpilih) punya kebijakan, kekuasaan dan mengelola anggaran, sementara dalam Pemilu dan Pilkada masyarakat berharap dapat menghadirkan pemimpin yang memikul amanah.

“Maka ujung-ujungnya, kita akan kecewa. Kecewa itu munculnya selalu belakangan, kalau kecewa munculnya sejak awal kita tidak akan menerima politik uang dan melakukan golput,” katanya. (C)

Kontributor : Nova Ely Surya
Editor: Ilham Surahmin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini