ZONASULTRA.COM, KENDARI – Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari Sitti Nurhan Rahman meminta dinas pendidikan pemuda dan olahraga (Dikmudora) setempat untuk menyiapkan database sekolah, khususnya sekolah dasar (SD) yang membutuhkan bantuan sosial (bansos).
Hal tersebut berdasar pada adanya pengaduan ketidakmerataan pembangunan lingkup sekolah dasar di Kendari oleh Lembaga Pemerhati Masyarakat (LPM) Sultra saat memberi aspirasi di DPRD Kendari pada 27 Februari 2018 lalu.
Ketika memberikan aspirasinya, Ketua LPM Sultra, Zahiruddin Pene menuturkan, pihaknya menduga ada diskriminasi dalam pengalokasian anggaran di setiap sekolah di Kota Kendari.
Untuk menindaklanjuti dugaan itu, DPRD Kota Kendari melalui komisi III menggelar dengar pendapat (hearing) dengan Dikmudora Kendari.
Berdasarkan hasil hearing itu, Nurhan menyimpulkan perlu adanya koordinasi antar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kendari selaku pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam mendata sekolah yang akan menerima bantuan.
“Kemudian dikawal oleh pihak LPM,” jelasnya saat ditemui di Gedung DPRD Kota Kendari, Kamis (15/3/2018).
Sementara Anggota DPRD Kendari Ilham Hamra menjelaskan jika bantuan tersebut sebenarnya adalah dari pemerintah pusat. Sedangkan, SMKN 2 Kendari ditunjuk untuk melakukan pendataan sekolah dasar mana yang benar – benar membutuhkan bantuan.
“Hasilnya dilaporkan secara online kepada Kemendikbud,” tambahnya.
Selanjutnya, Kemendikbud bersama BPK akan turun untuk melakukan verifikasi faktual. Setelah mengetahui hasilnya barulah Kemendikbud mengeluarkan anggaran langsung ke rekening sekolah yang bersangkutan.
“Tugas dari Dikmudora Kendari hanya mengawasi dan memfasilitasi,” ujarnya.
Menurut dia, dugaan intervensi pemerintah baik wali kota maupun dinas terkait dirasa tidak ada. Sebab, dana yang digunakan adalah dana APBN. (B)
