ZONASULTRA.ID, KENDARI – Puluhan sopir yang tergabung dalam Persatuan Sopir Truk (Persot) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan aksi unjuk rasa terkait buruknya pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kendari.
Dengan menggunakan mobil truk, para sopir mendatangi sejumlah SPBU sambil menyuarakan tuntutannya. SPBU yang didatangi seperti yang ada di Kecamatan Puuwatu, Kecamatan Kendari Barat, dan Kecamatan Poasia. Terakhir mereka menyampaikan tuntutannya ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari.
Ketua Persot Sultra Ramlan Djen Usman menjelaskan, tujuan utama unjuk rasa ini untuk menormalkan kembali bentuk pelayanan penyaluran solar bersubsidi di Kota Kendari. Menurutnya, pihak SPBU dalam proses penyaluran banyak memberikan pada kendaraan yang menggunakan tangki hasil rakitan. Sehingga mobil sebagai pengguna tidak mendapatkan bagian.
“Ada mobil yang pakai tangki rakitan yang kapasitasnya bahkan sampai satu ton, paling rendah 500 liter. Mereka ini bukan pemakai tapi mengambil solar dalam jumlah banyak untuk dijual kembali,” ungkapnya.
Ramlan mengungkapkan, praktek seperti ini sudah lama terjadi dan dilakukan di seluruh SPBU di Kota Kendari, khususnya yang melayani pengambilan solar bersubsidi. Kata dia, pihaknya bahkan masih menemukan ada pelayanan kepada penerima yang tidak tepat. Kejadian itu ditemukan saat demonstran mendatangi beberapa SBPU.
“Tadi didapatkan ada yang mengisi solar bersubsidi tetapi kami minta untuk dihentikan,” katanya.
Praktek curang yang disebutkan Ramlan seperti misalnya, mobil yang seharusnya memakai ukuran tangki normal tetapi diubah bermuatan dua kali lipat dari ukuran sebelumnya.
“Misalnya isi tangki 150 liter tapi dimodifikasi jadi 300 liter. Pada saat mengisi solar mesin pompa ditekan sebanyak dua kali jadi mengisi semua sampai tangki penuh,” jelasnya.
Dalam aksi unjuk rasa ini para pendemo bertemu langsung dengan anggota Komisi II DPRD Kota Kendari. Melalui pertemuan itu massa aksi meminta agar pihak legislatif membantu memperantarai dengan pihak Pertamina.
Salah satu anggota Komisi II Sahabudin mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dan mengundang sejumlah pihak yang terkait dengan masalah ini.
Sahabudin menegaskan persoalan buruknya penyaluran ini tidak bisa dianggap masalah sepele. Dia berharap agar Pertamina menertibkan SPBU dalam penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. (B)
Kontributor: Yudin
Editor: Jumriati
