ZONASULTRA.COM, LAWORO – Bupati Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode M Rajiun Tumada menyebutkan lima Anggota Legislatif (Aleg) di daerah itu tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Kelima Aleg itu adalah La Ode Koso dari Partai Amanat Nasional (PAN), La Ode Amin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Ilyas (Gerindra), Purwanto (PKS) dan Munawir (Demokrat).
Pernyataan itu disampaikan Rajiun menyusul sikap kelima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mubar yang tidak menghadiri rapat paripurna dengan agenda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.
“Kita sudah berkali-kali melayangkan undangan dan panggilan kepada kelima anggota DPRD ini, tapi mereka tidak mau hadir juga dalam pembahasan APBD 2019 ini. Padahal semua ini untuk kepentingan masyarakat Mubar,” kata Rajiun saat memberikan sambutan pada pembukaan Festival Pantuan Modero, Kamis (27/12/2018) kemarin.
Menurut Rajiun, senadanya kelima anggota DPRD itu datang dan ikut dalam pembahasan APBD, kemudian mereka tidak sepakat atas hasil pembahasan itu dan meninggalkan rapat, tentu saja itu tidak akan menjadi masalah.
“Ini, kelima Aleg ini tidak mau membahas APBD 2019. Padahal di dalam APBD yang dibahas itu, termaksud gaji mereka. Olehnya itu, mereka ini tidak berpihak kepada rakyat,” ketusnya.
Kata Rajiun, jika nantinya aleg seperti mereka ini masih ada di DPRD Mubar, maka Mubar tidak akan pernah maju. Lanjut dia, untung saja dirinya sangat tegas dan demi untuk kepentingan rakyat dirinya siap menghadapi seperti mereka berlima ini.
“Yang kita mau bahas di APBD 2019 itu, Jalan Lingkar (Ring Road) Kota Laworo, masalah peminjaman daerah kepada pemerintah pusat. Kalau kita mau megharapkan APBD Mubar yang hanya mencapai Rp 32 miliar, kita tidak akan bisa membangun. Untung saja Presiden kita pak Jokowi memberikan kontribusi besar ke semua daerah termaksud Mubar ini,” ungkapnya.
Dia menilai, keberhasilan dirinya membangun Mubar karena kontribusi dari presiden Joko Widodo melalui bantuan DAK, Dana Desa dan bahkan tahun depan akan ada juga dana kelurahan. Kata dia, jika pembangunan di daerah itu hanya mengandalkan APBD semata, maka progresnya tidak akan maju seperti sekarang ini.
Olehnya itu, dia memastikan bahwa dirinya tidak membutuhkan persetujuan kelima Aleg itu atas pembahasan APBD tersebut. Sebab saat ini dia tengah mengajukan peminjaman anggaran kepada pemerintah pusat.
“Padahal yang kita pinjam ini uang pemerintah, bukan swasta. Dan kalau kita tidak bisa membayar, DAU kita bisa dipotong Pemerintah Pusat. Jadi apa yang harus ditakutkan,” jelasnya.
Selain itu, meski kelima anggota DPRD itu tidak mau membahas usulan APBD itu, Rajiun mengaku tidak akan menghiraukannya. Sebab pembahasan itu sudah tuntas di tangan 12 Aleg lainnya. (B)
