ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat dengan Gubernur Sultra Nur Alam dan Bupati Kabupaten Konawe, Kerry Kerry Syaiful Konggoasa untuk membahas pembangunan kawasan industri Konawe yang menjadi salah satu proyek pembangunan strategis nasional di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra). Kawasan industri Konawe ini adalah salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Tadi kami membahas penyelesaian masalah-masalah administrasi, maupun koordinasi pembangunanan kawasan industri Konawe antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sana,” terang Nur Alam ditemui usai rapat di Kantor Kemenko Maritim, Jalan M.H. Thamrin no.8 Jakarta, Rabu sore (13/4/2017).
Ia mengungkapkan, secara keseluruhan, investasi pembangunan pabrik yang sedang dilakukan oleh PT. Virtue Dragon berjalan dengan lancar dan masalah terkait administrasi dapat terselesaikan dengan baik. Sementara, untuk beberapa pengembangan kawasan sedang dalam konsolidasi baik untuk pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT. Virtue Dragon sendiri maupun masalah izin lokasi industri.
“Izin lokasi industri semula baru ada 400 Hektar sedang menuju 800 Hektar dan selanjutnya menjadi 1.200 Hektar. Ya itu perluasan untuk pembangunan pabrik, untuk potensi kawasan industrinya sendiri di sana kurang lebih 5.000 Ha, itulah yang sedang kita bicarakan oleh Kementerian terkait,” jelas Nur Alam lebih lanjut.
Hal lain yang dibicarakan oleh Gubernur Sultra dan Bupati Konawe tersebut adalah beberapa administrasi, seperti lahan pertanian berkelanjutan dan tambak irigasi yang ada di daerah tersebut. Sebab, proses penghapusan harus melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Keuangan, namun tidak menutup kemungkinan ada solusi lain yang bisa dilakukan tanpa mengganggu fasilitas atau aset yang sudah dibangun oleh pemerintah.
Senada dengan Gubernur Nur Alam, Bupati Konawe mengungkapkan bahwa pertemuannya kali ini untuk menuntaskan persoalan yang ada di Sultra, khususnya pembangunan mega industri di Konawe dan Bendungan Pelosika. Kendala
yang dihadapi saat ini adalah aturan yang bertabrakan dengan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dan sebagainya.
“Saya minta kepada Menteri untuk ada pengawasan kontrol dari pemerintah pusat ke daerah sehingga tidak ada hambatan dalam melaksanakan tugas membangun daerah,” kata Kerry.
Menko Maritim menjawab dengan positif bahwa pihaknya akan menangani sendiri secara langsung sehingga tidak ada persoalan lagi.
“Saya optimis terhadap pertemuan Gubernur dengan Presiden dan ditindaklanjuti beberapa hari ini. Saya rasa pasti pembangunan terselesaikan dan saya juga akan menindaklanjuti dengan Menteri Kesehatan” tutup Kerry. (B)
Reporter : Rizki Arifiani
Editor : Kiki
