ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat tersebut membahas persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu.
Salah satu persoalan yang masih terjadi adalah banyaknya masyarakat yang belum memiliki e-KTP. Dalam kesempatan ini, anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra) Amirul Tamim, mengungkapkan bahwa antusias masyarakat di Sultra sudah baik, hanya saja pelayanan dinas dukcapil sendiri belum maksimal.
“Kalau kita lihat antusias masyarakat untuk datang, cuma persoalannya optimalisasi hasil kerja yang belum maksimal,” kata Amirul dalam rapat tersebut di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan Jakarta Selatan, Senin (21/5/2018).
Hal itu berdasarkan pengamatan langsung saat politisi PPP ini turun ke dinas-dinas dukcapil. Amirul berpendapat bahwa ketidakoptimalan tersebut disebabkan karena sistem jaringan dan konektifitasnya selalu terganggu.
(Baca Juga : KPU RI Apresiasi Jumlah Pemilih Potensial Non E-KTP Menurun)
“Yang kedua kita lihat petugas-petugas dukcapil itu rata-rata honorer. Yang mungkin organiknya di daerah itu tidak sampai 40 persen, selebihnya honorer sehingga pelayanannya tidak optimal,” lanjut Amirul.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrullah sependapat dengan Amirul Tamim.
“Terima kasih Pak Amirul, memang benar jaringan agak gangguan,” ujarnya.
Zudan juga membenarkan bahwa banyak petugas dukcapil adalah honorer. Namun begitu, pihaknya berharap dinas dukcapil daerah dapat bekerja semaksimal mungkin melayani masyarakat. (B)
