ZONASULTRA.COM, RUMBIA– Puluhan tokoh agama yang tergabung dalam lintas agama di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan, siap bersinergi bersama seluruh stakeholder dalam menyukseskan pemilihan umum (pemilu) tahun 2019. Komitmen itu digelorakan bersamaPemerintah daerah (Pemda) TNI dan Polri di Aula kantor bupati Bombana, Selasa (2/4/2019).
Kalangan tokoh agama yang terdiri dari imam masjid, pendeta, pemangku (Ekajati) untuk umat Hindu. Para pemuka agama itu diharapkan mampu menjadi ujung tombak pencegahan dini konflik sosial atas adanya upaya politisasi agama. Tak hanya itu, kegiatan ini juga dihadiri seluruh kepala desa/ kelurahan di wilayah ibukota Bombana.
Kapolres Bombana, AKBP Andi Adnan Syafruddin mengatakan, pihaknya mengundang seluruh tokoh agama dan stakeholder lainnya, dalam agenda pencegahan dini potensi masalah pemilu agar terus terjalin silaturahmi yang baik menjelang hari H pemilu pada 17 April 2019 nanti.
” Tokoh agama sebagai simbol cinta kasih, simbol kedamaian masyarakat sangat kami harapkan perannya dalam menyejukkan suasana, tidak menyalahgunakan perannya untuk politik praktis hingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” ungkap Andi Adnan usai menggelar deklarasi bersama tokoh agama di aula kantor bupati Bombana.
Kapolres pula menekankan agar tokoh agama betul-betul memahami posisi sebagai sosok yang dipercaya. Kata dia, tempat ibadah merupakan lokasi yang tidak diperbolehkan untuk ajang berkampanye tentang salah satu peserta pemilu.
” Peran mereka harus tepat dan dikembalikan pada marwahnya sebagai pemersatu bingkai NKRI dan pemersatu umat kepada tuhannya. Tidak boleh mereka jadikan tempat ibadah untuk politisasi agama, tetapi sebagai wadah untuk mwndekatkan diri pada tuhan sesuai keyakinan masing-masing,” ujarnya.
Senada dengan itu, Bupati Bombana Tafdil mengajak seluruh stakeholder agar mampu berkontribusi guna mewujudkan pemilu damai dan kondusif. Tafdil menitip pesan ke seluruh tokoh agama dan pemerintah desa agar bisa membantu penyelenggara dan pihak keamanan untuk stabilitas keamanan jelang pesta demokrasi.
” Sederhana saja, masyarakat akan takut ke tempat ibadah jika sudah berbau politik, apalagi sudah ada upaya dari tokoh agama yang mencoba menjelek-jelekkan peserta pemilu dihadapan masyarakat atau jamaah, inikan tidak boleh,” cetus Tafdil
Tafdil mengingatkan bahwa tak hanya tempat ibadah yang sangat dilarang untuk mengkapmpanyekan peserta pemilu. Namun, fasilitas pemerintah seperti sarana kesehatan dan sarana pendidikan sangat dilarang dalam aturan pemilu.
” Intinya, aturan pemilu merupakan tanggung jawab kita bersama. Makanya, melalui ajang ini semua stakeholder mampu menyatukan persepsi untuk pemilu yang berintegeitas,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, salah seorang Imam masjid bernama Alfin bersama Martinus selaku pendeta di salah satu gereja di Kecamatan Rumbia, mengaku sangat terinspirasi setelah menerima masukkan dari pimpinan daerah, penyelenggara pemilu, TNI dan Polri di daerah itu. Mereka sepakat bakal menolak segala bentuk upaya peserta pemilu untuk berkampanye ditempat ibadah.
Pihaknya pula berkomitmen menolak segala informasi yang berbau isu SARA ( Suku, Agama, Ras dan Antar golongan). Sebab, semua itu akan menjadi sunber kegaduhan di masyarakat.
” Kami akui, tidak sedikit pengaruh dari kalangan kontestan pemilu di ibukota Bombana. Ada ajakan ini lah dan itu lah. Tinggal bagaimana kami sebagai imam dan pendeta menghindari semua itu dengan penuh toleransi dan tidak mudah terpengaruh,” kata Martinus mewakili puluhan tokoh agama. (b)
