ZONASULTRA.COM, KENDARI – Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Andi Sulolipu memberikan saran kepada Pemkot Kendari untuk mencari solusi terbaik perihal polemik Pasar Mokoau.
Menurutnya, Pemkot Kendari perlu duduk bersama dengan para pedagang atau masyarakat sekitar mengambil langkah tepat tanpa merugikan pihak lain.
“Pemkot harus lebih dulu mencari solusi efektif dengan memanggil seluruh pihak, lembaga dan instansi yang terkait, agar ada kata sepakat dan jalan keluar terkait kelanjutan pasar Mokoau. Kami DPRD telah merekomendasikan pembomgkaran. Kan tetapi harus ada alternatif bagi para pedagang yang sudah membuat lods di Mokoau,” ungkapnya Selasa (21/12/2021).
Ia juga menyarankan Pemkot harus memberi deskripsi atau gambaran lokasi pasar alternatif yang strategis dan memenuhi syarat, jika memang Pasar Mokoau tidak layak agar bisa dimanfaatkan sebagai lokasi baru pedagang untuk berjualan.
Andi Sulolipu mengakui bahwa DPRD Kendari melalui Komisi I, II, III sudah meninjau kawasan pasar tersebut dan dewan menerima banyak masukan pertimbangan keberadaan pasar tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari Nahwa Umar mengatakan, rencana pembongkaran Pasar Mokoau sudah dijadwalkan. Kata Nahwa, pembongkaran pasar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, pembangunan pasar tersebut tidak memiliki izin.
“Pemkot jalan sesuai aturan dan tahapan yang berlaku. Setelah kita tegur sampai lima kali untuk mereka melakukan pembongkaran sendiri, dan mereka tetap tidak melakukan pembongkaran sendiri, kita sudah jalan dengan administrasi,” beber Nahwa ditemui di salah satu hotel di Kendari, Rabu (15/12/2021).
Sementara itu, Penanggung jawab Pasar Mokoau Zainuddin Igo mengatakan, pembongkaran tersebut tidak bisa dilakukan tanpa izin dari masyarakat atau para pedagang. Kata dia, masyarakat sudah membangun lapak tersebut menggunakan uang pribadi.
“Ini pemerintah seenaknya mau bongkar suka-suka dia,” ujar Zainuddin melalui Whatsapp, Senin (20/12/2021).
Ia menegaskan, akan melakukan perlawanan jika pembongkaran memang dilakukan karena ini menyangkut kehidupan masyarakat. Kendati demikian, pihaknya setuju pembongkaran jika pemerintah memberikan kompensasi atas lapak yang telah dibangun.
“Pasar Mokoau siap dibongkar asalkan pemerintah ganti rugi satu lapak Rp30 juta,” imbuhnya. (*)
Editor: Ilham Surahmin
