Antisipasi Hoaks, Informasi Jangan Langsung Disebar

105
Antisipasi Hoaks, Informasi Jangan Langsung Disebar
DISKUSI - Diskusi Pancasila, Hoax, dan Toleransi: Ancaman Pemilu 2019 di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat, Jumat (1/2/2019). (Rizki Arifiani/ZONASULTRA)

ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Selain politik uang, informasi yang tidak benar atau berita hoaks dapat menjadi ancaman pemilu 2019. Terlebih lagi masyarakat awam sering membagikan informasi tanpa mengkroscek terlebih dahulu kebenarannya.

Peneliti senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Daniel Zuchron mengungkapkan sebaiknya masyarakat tidak perlu langsung membagikan informasi yang tidak valid. Diakui Daniel bahwa cukup sulit membedakan mana berita hoaks dan yang bukan bagi masyarakat.

“Jadi meskipun dia tidak mampu membedakan, minimal masyarakat tidak cepat menyimpulkan dan tidak membuat kebiasaaan share,” terang Daniel saat dikonfirmasi usai diskusi Pancasila, Hoax, dan Toleransi: Ancaman Pemilu 2019 di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat, Jumat (1/2/2019).

BACA JUGA :  KPU Konut Buka Pendaftaran Badan Adhoc, Ini Syaratnya
Peneliti senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Daniel Zuchron
Daniel Zuchron

Daniel mengatakan bahwa untuk mengantipasi berita hoaks, masyarakat hanya tidak perlu meneruskan informasi yang belum dikrosceknya. Menurut mantan anggota Bawaslu RI ini, menyebarkan atau meneruskan berita merupakan suatu kebiasaan orang.

“Meskipun dia tidak melakukan kroscek, dia diam. Kan ini soal kesenangan, karena kalau senang orang tidak sempat berpikir,” ujarnya.

Selebihnya, negara lah yang mengambil kebijakan untuk melindungi sistem informasi agar lebih kuat dengan teknologi yang mumpuni. Selain itu, perlunya lembaga yang aktif memberikan bantahan terhadap hoaks atau memberikan klarifikasi. Sebab, bagian terpenting dari berita hoaks adalah masyarakat menjadi heboh, terlepas memperbaiki keadaan dilakukan setelahnya.

BACA JUGA :  Mengenal Quick Count, Benarkah Akurat?

“Apakah ada yang memanfaatkan situasi ini, itu persoalan lain. Pelaku hoaks ini stratifikasinya berbeda-beda. Ada karena tidak tahu, atau karena bisnis,” tandas Daniel.

Sementara peneliti senior Survei Founding Fathers House (FFH) Dian Permata mengatakan masyarakat sadar bahwa mereka tidak dapat membedakan hoaks. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Hoaks diserahkan ke masyarakat publik sendiri tidak mampu. Harus diserahkan ke pemerintah,” kata Dian.

Selain itu hoaks yang berbau SARA juga sangat menghawatirkan. Hal itu dapat memicu konfik antara para pendukung peserta pemilu.

Oleh sebab itu masyarakat harus menyadarai bahaya hoaks dan harus cerdas dalam meneruskan sebuah informasi. (a)

 


Reporter: Rizki Arifiani
Editor: Jumriati

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini