ZONASULTRA.COM, RUMBIA-Toni Budianto menghadapi masalah serius. Kepala Puskesmas Kabaena Timur, Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) itu diduga salah urus duit negara yang dikelola instansinya. Badan Keuangan Daerah (BKD) Bombana menyebut, apapun dalilnya, mengalihkan duit diluar nomenklatur itu salah.
Seperti diketahui, Toni diadukan sejumlah perawat dan dokter di Puskesmas Kabaena Timur ke DPRD Bombana. Ia disebut mengalihkan honor tenaga medis dari pembayaran BPJS untuk jadi modal persiapan akreditasi puskesmas.
Gaji honorarium PHTT juga tidak terbaryakan menyeluruh di tahun anggaran 2017. Laporan lainnya, Toni suka meminta tambahan sewa ambulance laut, jika menyeberangkan pasien gawat darurat dari Kabaena Timur ke Kasipute, ibukota Bombana.
Lalu apa tanggapan BKD terhadap “kreasi” Toni itu? Kepala BKD Bombana, Darwin mengaku kaget ketika mendengar adanya pengelolaan dana yang menerobos nomenklatur keuangan daerah. “Pakai duit negara yang tak ada di nomenklatur itu haram,” tegas Darwin, Selasa (4/9/2018).
(Berita Terkait : Terkait Dugaan Korupsi, DPRD Bombana Hearing Kapus Kabaena Timur)
Harusnya, kata Darwin, jika Kapus hendak mengalihkan pos anggaran maka terlebih dahulu dibuatkan laporan dan anggaran yang tak terpakai itu dimasukkan di Kas daerah dan dianggarkan dana operasionalmya.
Darwin mengaku kaget, jika ada penggunaan dana yang disalurkan dari BPJS dan dana tersebut digunakan sebagai persiapan akreditasi Puskesmas. Belum lagi soal penambahan biaya pengobatan bagi masyarakat dengan menggunakan ambulance laut hingga melebihkanmya dengan alasan ongkos jalan perawat.
“Saya tegaskan ya, jangan pernah menggunakan anggaran yang tidak ada payung hukumnya, itu tidak boleh. Jangan juga beralasan soal kebijakan ongkos jalan dan sebagainya hingga harus bagi-bagi. Apa salahnya di setor ke kas dulu baru diberikan haknya. Itu kan lebih teratur,” paparnya.
Darwin pun mengakui upaya yang dilakukan Kapus Kabaena Timur itu baik. Sebab, Puskesmas tersebut segera di akreditasi dan tentunya menggunakan anggaran yang cukup signifikan.
“Kita perlu apresiasi juga upayanya. Hanya lebih baiknya kalau mengikuti aturan pengelolaan keuangan yang ada. Ada mini lokakarya disana dan harus transparan agar semua kebijakan yang dikeluarkan diketahui seluruh staf dan tenaga medis di Puskesmas itu,”ujarnya.
Ia berharap agar seluruh Kapus di daerah itu lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran dan tetap memgikuti prosedur pengelolaan keuangan yang ada.(B)
