ZONASULTRA.COM, BURANGA – Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra) menuju sistem perencanaan (e-planning) dan penganggaran (e-budgeting) terintegrasi. Jika sebelumnya masih dilakukan terpisah, kini mulai dibangun sistem informasi komunikasi .yang mampu mengintegrasikan keduanya.
Aplikasi yang mengintegrasikan e-planning dan e-budgeting ini disebut simda integrated. Aplikasi ini diharap mampu membantu pemda setempat meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkualitas serta dapat dikontrol oleh masyarakat.
Bupati Butur Abu Hasan baru saja usai membuka sosialisasi dan bimbingan teknis integrasi e-planning dan e-budgeting untuk mendukung perencanaan efektif. Kegiatan yang diselenggarakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Butur ini dilangsungkan di aula Bappeda setempat, 3 sampai 4 Oktober 2019.
Narasumber kegiatan itu dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra, sebagai penyedia dan pengembang aplikasi simda integrated.
Abu Hasan menuturkan, penerapan aplikasi ini merupakan sebuah proses yang tidak bisa dihindari karena menjadi keniscayaan dalam setiap organisasi dan setiap siklus manajemen, tidak terkecuali di lingkup birokrasi.
“Kalau mau OPD (organisasi perangkat daerah) kita kuat, semua siklus manajeman harus terkoneksi. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, evaluasi, monitoring, harus terkoneksi antara satu dengan yang lain,” kata Abu Hasan, dalam sambutannya.
(Baca Juga : Eratkan Persaudaraan, Warga Butur Gelar Doa Bersama)
Ketua DPD PDI Perjuangan Sultra itu juga berpesan kepada seluruh peserta sosialisasi dan bimtek agar menyerap dengan baik meteri yang disajikan. Dengan harapan, berbagai formulasi konsepsi substansi yang disampaikan narasumber bisa diimplementasi dengan baik di Butur.
Auditor Madya BPKP Sultra, Halasan Simamora menjelaskan, penerapan aplikasi ini dalam rangka transparansi. Sebab, salah satu pilar dari pemerintahan yang baik dan bersih adalah transparansi, akuntabilitas, responsible, dan lain sebagainya.
“Kaitan simda perencanaan dengan simda keuangan ini supaya masyarakat tahu semua, dari proses perencanaan sampai pada pelaporan,” ujar Halasan Simamora.
Pembuatan aplikasi simda ini, lanjut dia, juga merupakan bagian dari hasil diskusi antara BPKP dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kata dia, langkah tersebut merupakan bagian dari wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
Halasan lebih lanjut mengemukakan alasan simda perencanaan dan penganggaran harus terkoneksi. Kata dia, itu dilakukan untuk memastikan tidak ada satupun kegiatan yang akan terlaksana tanpa melalui perencanaan.
(Baca Juga : Warga Ramai-Ramai Sambut Bupati Butur Saat Tinjau Pengerjaan Jalan)
Halasan juga berharap pemerintahan yang baik (good goverment) dan pemerintahan yang bersih (good governance) di Butur dapat tercipta dengan baik.
Sementara Sekretaris Bappeda Butur, Garni menjelaskan, kegiatan ini bertujuan membekali aparatur perencana dan pengelola keuangan daerah, agar memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai mengenai sistem e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi, serta terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, aspiratif, menyeluruh, tepat dan terukur.
Selaku penyelenggara kegiatan, pihaknya berharap peserta mampu menggunakan aplikasi dalam menyusun perencanaan dan penganggaran. Selain itu, Pemda Butur diharap bisa mengimplementasi penggunaan aplikasi simda integrated, mulai dari perencanaan sampai dengan tersusunnya APBD tahun 2020.
Peserta kegiatan ini berjumlah 120 orang. Dengan rincian, 64 dari OPD, 6 orang dari kecamatan, 12 orang dari kelurahan, dan 10 orang dari puskesmas.
Sosialisasi dan bimtek ini juga merupakan bagian dari proyek perubahan Kepala Bappeda Butur, Harmin Hari, dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II angkatan XVIII tahun 2019 di Jakarta. (b)
