ZONASULTRA.COM, LASUSUA – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Kanna menduga pembangunan venue untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIII di daerah itu yang telah menghabiskan anggaran sekitar Rp30 miliar beraroma korupsi.
“Kami tidak menuduh bahwa itu akal-akalan pemda, tapi diduga kuat Pemkab Kolut sengaja menciptakan proyek besar seperti penimbunan rencana stadion di Desa Lanipa-nipa yang menelan anggaran kurang lebih Rp15 miliar untuk persiapan porprov, namun nyatanya pemda mengundurkan diri sebagai tuan rumah. Jadi untuk apa rencana stadion yang menelan anggaran sebesar itu,” terang Kanna ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/1/2018).
Politikus Golkar ini menambahkan, sebelum perencanaan disepakati pihaknya selalu mengingatkan pemda terkait kesiapan menjadi tuan rumah porprov apakah betul-betul sudah siap, namun setelah berjalan satu tahun belakangan ini ternyata pihaknya mendapat informasi Kolut tidak siap melaksanakan porprov.
“Pembahasan menarik bagi saya waktu anggaran perubahan 2017 lalu, kenapa terjadi lagi penimbunan persiapan gedung olahraga (GOR) yang menelan anggaran sekitar Rp2,5 miliar, padahal waktu pembahasan saya sudah ingatkan jangan lagi anggarkan kegiatan yang menyangkut porprov,” tegas Kanna.
(Baca Juga : Lukman Abunawas: Mau Jadi Tuan Rumah Porprov, Kolut Harus Menunggu 12 Tahun Lagi)
Kanna juga menyoroti pemda tidak serius menjadi tuan rumah porprov karena anggaran penimbunan GOR seharusnya digunakan untuk melanjutkan pembangunan stadion yang sudah ditimbun.
Dirinya menilai, penimbunan rencana stadion tersebut harus diaudit karena diduga terjadi mark up besar dimana anggaran Rp5 miliar sudah cukup tapi dianggarkan sebanyak Rp15 miliar.
“Selain itu tender perusahaan penimbunan itu direkayasa karena belum ada evaluasi dari provinsi sementara sudah ada pekerjaan berjalan saat itu,” bebernya.
Ketua DPRD Kolut Agusdin menambahkan, perencanaan pembangunan sarana olahraga di Kolut tidak matang karena dikerjakan terburu-buru tanpa ada kejelasan terkait kesiapan tuan rumah porprov.
“Saya berharap Pemda Kolut agar membuat program harus sesuai rencana karena apa yang dibangun tidak lepas dari asas manfaat tapi tidak sesuai fungsinya maka itu mubasir,” tegas Agusdin
Sementara Plt Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kolut Mukramin mengatakan segala upaya sudah pihaknya lakukan seperti menyodorkan proposal bantuan porprov sejak 2016 lalu.
“Kolaka Utara ini baru membangun sementara daerah lain sisa pembenahan jadi bantuan itu kita sangat harapkan,” ujar Mukramin
Mukramin menambahkan, porprov itu tanggung jawab provinsi namun sampai sekarang belum ada bantuan seperti yang dijanjikan pada saat pelantikan Ketua KONI Kolut beberapa waktu lalu.
“Sudah berapa kali dijanji sampai sekarang belum ada. Awalnya Rp37 miliar sampai terakhir Rp5 miliar belum ada juga turun,” ujarnya. (B)
Reporter: Rusman
Editor: Jumriati
