ZONASULTRA.COM, KENDARI – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Laode Muhammad Syarif mengaku kaget mendengar pemaparan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi yang menyebut hanya ada dua izin usaha pertambangan (IUP) dari 393 IUP di Bumi Anoa itu yang clean and clear (CnC). Ia pun menyarankan Pemprov Sultra segera mengevaluasi IUP-IUP tersebut.
“Sarannya kalau yang dulu, kalau IUP-nya tidak CnC, tidak memperbaiki diri, maka seharusnya bisa dibekukan, bisa dicabut IUP-nya. Harusnya memang seperti itu, karena itu kan melanggar undang-undang,” kata Syarif dalam rapat koordinasi antara Pemprov Sultra dan Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, di ruang rapat Gubernur Sultra, Senin (24/6/2019).
Menurutnya, Pemprov Sultra tidak boleh membiarkan perusahaan tambang di Sultra tidak melakukan CnC dan melanggar ketentuan undang-undang. Tidak hanya itu, Laode Syarif juga meminta agar Pemprov Sultra tidak memperpanjang izin perusahaan yang tidak CnC.
Baca Juga : Di Hadapan KPK, Ali Mazi Curhat Hanya Dua IUP di Sultra yang CnC
Tak hanya soal IUP, Laode Syarif juga kaget saat mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sultra dari sektor tambang hanya Rp99,8 miliar. Menurutnya, PAD dari royalti tambang itu sangat minim dan nominalnya amat kecil.
“Itu kecil sekali, apalagi dengan dampaknya yang sangat besar. Dengan jumlah kerusakan infrastruktur akibat banjir ini, itu sangat kecil sekali. Apalagi itu jamreknya saja yang bayar tidak semua, royaltinya hanya begitu berarti tidak semua kegiatannya dilaporkan,” ujarnya.
Laode Syarif pun berharap Pemprov Sultra segera memperbaiki pengelolaan tambang di Sultra. Bila pemerintah tidak segera melakukan perbaikan pengelolaan, dirinya khawatir dampak bencana di tahun 2020 akan lebih besar dari tahun ini.
“Tolonglah kita lakukan perbaikan, masa kita mau ditipu-tipu terus begini. Kasihan kita dibodohi terus, padahal dampaknya begitu besar. Tapi kan kita ini berpikir untuk hari ini saja, bukan untuk jangka panjangnya,” tutup Laode Syarif. (a)
