ZONASULTRA.COM, LASUSUA – Sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Kamis (24/5/2018) menggelar aksi unjuk rasa tentang transparansi regulasi pengadaan tabung oksigen oleh dinas kesehatan di gedung DPRD.
Dalam orasinya, kordinator aksi, Ismu Saad menuntut adanya transparansi anggaran dana terkait regulasi anggaran tabung oksigen di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang berada di Kolut.
“Kami minta DPRD jangan diam terhadap kasus terkait seringnya kosong tabung oksigen di puskesmas,”tegas ismu Kamis (24/5/2018)
Massa juga meminta kehadiran kepala dinas sebagai penanggung jawab masalah itu. Karena dalam distribusi tabung di puskesmas, HMI maupun PMII menduga ada oknum nakal yang bermain dalam pengadaan tabung yang sering dikeluhkan masyarakat kolaka utara.
(Baca Juga : Wabup Kolut Berjanji Akan Mengawal Stok Ketersediaan Oksigen di Puskesmas)
“Kami menduga ada oknum yang bermain dengan pengadaan tabung oksigen, jadi kami harap kepala dinas harus hadir memberikan jawaban apa yang menjadi sebab utama meninggalnya tiga nyawa di salah satu puskesmas yang di Kolut,”bebernya.
Puluhan orang dari kedua organisasi ekstra kampus itu kemudian dipersilahkan masuk di ruang sidang, setelah kadis kesehatan bersedia menghadiri panggilan DPRD Kolut untuk menjelaskan masalah itu.
Wakil Ketua DPRD Kolut, Surahman memimpin rapat yang dihadiri beberapa anggota DPRD sektor komisi, Kadis kesehatan, Kepala Puskesmas (Kapus) Pakue Utara dan mahasiswa.
Kepala dinas kesehatan Kolut, Alias menjelaskan bahwa penyebab utama terjadinya kekosongan oksigen karena adanya pengalihan anggaran. Di mana tahun 2017 dana pengadaan tabung oksigen dianggarkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), namun setelah berjalan tahun 2018 anggaran tersebut tidak mencukupi sehingga dirinya mensiasati dengan melihat ada peluang dari dana Badan Penjamin Jaminan Sosial (BPJS) yang bisa dipergunakan.
“kita menggunakan regulasi tidak biasanya dengan melirik dana BPJS, namun bukan secara kebetulan namun dana DAK DAU hanya Rp.21juta pertahun itu tidak mencukupi. Karena satu tabung hanya dipakai 8 jam dengan harga pengisian Rp.300 ribu per tabung sekali isi,” kata Alias.
Regulasi tersebut mengacu pada pola komsumsi di puskesmas yang meningkat,sehingga adanya sistem 5 persen dana BPJS yang bisa diperuntukkan dari Dana Habis Pakai (DHP) yang termasuk oksigen di dalamnya, sehingga inisiatif itu dilakukan kadang terlambat terbayarkan di rekanan atau pihak ketiga.
(Baca Juga : Kadis Kesehatan Kolut Mangkir Saat Bahas Tabung Oksigen di Dewan)
“Dengan adanya mobil ambulance di setiap puskesmas yang harus dilengkapi tabung oksigen menjadi bagian dari peningkatan layanan dari tahun sebelunya, sehingga paket layanan penggunaan ambulans yang statusnya wajib pakai kepada pasien yang memakai ambulance tersebut,” ujarnya.
Alias menambahkan, dengan adanya aspirasi dari mahasiswa untuk memperbaiki sistem dan adanya penambahan anggaran sangat diharapkan untuk menciptakan sistem yang lebih baik.
“Khusus Puskesmas perawatan atau status rawat inap itu disiapkan 5 tabung dua tabung besar tiga tabung kecil, sementara non perawatan 3 tabung,satu tabung besar dua tabung kecil yang selalu siap,”tandasnya.
(Baca Juga : Stok Oksigen Habis, Bayi Rujukan dari Puskesmas Pakue Utara Meninggal di Jalan)
Wakil ketua DPRD Kolut, Surahman menegaskan, ketika tabung oksigen sangat dibutuhkan oleh pasien terkendala administrasinya bisa dikesampingkan sesuai yang disampaikan bupati. Kalau masih ada kelalaian bupati akan tindak tegas, sebab Bupati mengaku siap memakai uang pribadinya kalau terkendala masalah keuangan.
“Komitmen yang dibuat ketika ada permintaan segera penuhi, jangan lagi ada korban terkait kekurangan alat kesehatan, seperti bupati sampaikan kalau ada yang sengaja membuat tabung kosong dengan sengaja atau tidak menyampaikan langsung, bupati akan langsung copot kapus tersebut,”tegasnya. (C)
