ZONASULTRA.COM, KENDARI – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan demonstrasi di Kantor Balai Bina Marga Perencanaan dan Pembangunan Jalan Nasional (P2JN) Sultra, Jumat (13/9/2019). Dalam tuntutannya, mereka mendesak Satker P2JN agar segera memperbaiki jalan penghubung Pohara-Morosi yang rusak.
Ketua DPD GPM Sultra Abdul Rajab Saputra mengungkapkan, sebagai putra daerah dia sangat prihatin dengan kondisi jalan rusak parah yang menghubungkan Pohara-Morosi Konawe itu. Untuk itu, pihaknya meminta Balai Bina Marga Satker P2JN Sultra segera merealisasikan pekerjaan jalan trans nasional akses Konawe Utara itu.
“Meminta Balai Bina Marga Satker P2JN Sultra untuk tidak mengabaikan intruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pekerjaan jalan trans nasional Konawe Utara,” ucap Rajab dalam orasinya.
Selain itu, GPM juga meminta P2JN bersikap profesional dan transparan dalam proses pekerjaan jalan itu. Mereka juga meminta DPRD Sultra memanggil secara kelembagaan pihak Balai Bina Marga Satker P2JN Sultra terkait tersendatnya pekerjaan tersebut.
“Jika tuntutan tidak diindahkan maka kami akan melakukan aksi besar-besaran bersama masyarakat Konawe Utara,” tegasnya.
Rajab menyebut, jalan trans Sulawesi yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sultra itu terputus dan rusak parah akibat banjir yang menenggelamkan Kabupaten Konawe Utara beberapa bulan alu.
Menurut Rajab, pihak Balai Bina Marga telah dipercayakan segera mengerjakan jalan tersebut sesuai arahan dari Kementrian PUPR dan Komisi V Banggar DPR RI melalui APBN 2019 yang kala itu mengunjungi lokasi banjir di Kabupaten Konawe Utara.
“Namun yang menjadi ironisnya, kondisi jalan trans nasional itu sampai saat ini belum juga dikerjakan dan diselesaikan oleh pihak Balai Bina Marga (P2JN) Sultra,” ungkapnya.
Menurutnya, jalan dan infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena mampu menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sehingga berdampak pada bertambahnya penghasilan masyarakat. (b)
