DPR RI Anggarkan Rp19 Miliar untuk Menata Pelabuhan Pangulubelo Mandati

420
DPR RI Anggarkan Rp19 Miliar untuk Menata Pelabuhan Pangulubelo Mandati
KUNJUNGAN KERJA - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama rombongan dan Pemda Kabupaten Wakatobi meninjau infrastruktur dan dan transportasi di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra). Rabu, (14/3/2018). (Nova Ely Surya/ZONASULTRA.COM)

ZONASULTRA.COM, WANGI-WANGI – Selain meninjau pelabuhan fery di Kecamatan Wangi-wangi, Anggota Komisi V DPR RI bersama Pemkab Wakatobi juga meninjau pelabuhan Pangulubelo Mandati (Pelabuhan Wanci), yang menjadi persinggahan Tol Laut di Kecamatan Wangi-wangi Selatan (Wangsel), Rabu (14/3/2018).

Anggota Komisi V dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo mengatakan, pelabuhan laut ini juga perlu penataan, terutama fasilitas pendukung untuk bongkar muat. Perlu ada tempat untuk peti kemas.

Yang kedua, kata dia, perlu ada terminal karena belum ada tempat untuk terminal penumpang.

“Nah terminal penumpang juga sudah dianggarkan di tahun 2018. Untuk terminal penumpang Rp13 miliar dan terminal peti kemas Rp6 miliar. Saya kira cukuplah, dan mudah-mudahan bisa segera terlaksana,” ungkapnya saat ditemui di Pelabuhan Pangulubelo.

Bukan hanya itu saja, yang menjadi persoalan di pelabuhan itu adalah akses yang masih satu jalur, sehingga perlu adanya tambahan akses.

(Baca Juga : Komisi V DPR RI Sepakat Anggarkan Pelabuhan Fery Wakatobi Tahun 2019)

“Tinggal sekarang akses jalan dari pelabuhan ini yang kurang. Kalau bisa ada tambahan satu akses jalan di sebelah sehingga jalan yang ada di sini, khusus untuk yang masuk ke pelabuhan. Jadi keluarnya jangan lagi balik ke sana. Karena bisa berbahaya, kendati kiri dan kanannya laut,” ucapnya.

Sehingga ia meminta ke Balai Perhubungan laut untuk melakukan studi yang lebih dalam. Bekerjasama dengan pemerintah daerah karena pemda juga punya rencana-rencana seperti jalan yang akan menghubungkan beberapa lokasi di daerah itu.

“Kami menyarankan agar setiap rencana untuk pelabuhan ini, walaupun lokasinya adalah lokasi pemerintah pusat, tetapi tetap berkoordinasi dengan daerah,” tutupnya.

Adapun Komisi V DPR RI meninjau lokasi bersama denga Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Badan SAR Nasional (Basarnas), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (B)

 


Reporter: Nova Ely Surya
Editor: Jumriati

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini