ZONASULTRA.COM, KENDARI – Forum Rekonsiliasi Masyarakat Wawonii kembali menyoroti keberadaan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) di Konawe Kepulauan. Perusahaan tambang ini dinilai apatis terhadap masyarakat Wawonii.
Ketua Forum Rekonsiliasi Masyarakat Wawonii, M.Yakub Toarima, mengatakan, PT GKP tidak menghiraukan keberadaan masyarakat Wawonii, khususnya yang berada di area pertambangan anak perusahaan Harita Group ini.
Padahal, kata Yakub Toarima, masyarakat Wawonii sangat terbuka dan menghargai ketika ada yang masuk berinvestasi di daerah mereka.
“Jangankan melakukan sosialisasi rencana kegiatan penambangan, kami sudah tiga kali melayangkan surat untuk bertemu dengan pihak Harita, tetapi tidak satupun surat kami yang disahuti. Kami juga tidak mengerti apakah memang karakter Harita sudah seperti itu atau manajemen PT GKP yang tidak profesional,” terang Yakub saat menggelar konferensi pers di Kendari, Senin (31/5/2021).
Mantan Kepala Inspektorat Daerah Konkep ini menjelaskan, pihaknya tidak punya niat untuk menolak ataupun menghalangi hadirnya investor di daerah mereka, sepanjang itu dilakukan dengan baik, bertanggung jawab, dan melibatkan langsung putra dan putri Konkep.
Kata dia, aktivitas pertambangan di Konkep hanya akan bisa berjalan dengan baik apabila melibatkan putra dan putri Wawonii, mulai dari level manajemen hingga pekerja biasa, serta menjalin komunikasi santun dan baik kepada seluruh masyarakat Wawonii, khususnya yang berada di sekitar area pertambangan PT GKP di Kecamatan Wawonii Tenggara.
Apabila hal itu tak dihiraukan, kata Yakub, ia yakin PT GKP akan kesulitan beroperasi di Pulau Wawonii.
Di tempat yang sama, Sekretaris Forum Rekonsiliasi Masyarakat Wawonii, Jaswan Tiroau mengatakan, PT GKP harus terbuka terkait rencana kegiatan penambangan.
Ia menjelaskan, sewaktu dirinya masih aktif menjadi anggota DPRD Konkep, pihaknya pernah mengundang PT GKP untuk hearing. Saat itu mereka menyoroti soal penerimaan karyawan yang seharusnya hanya 25 orang, tetapi pihak perusahaan menerima hingga 507 karyawan.
“Pada saat itu saya mengatakan, untuk apa menerima karyawan begitu banyak sementara PT GKP belum ada kegiatan. Padahal, lahan-lahan masyarakat belum ada yang dibayar,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Konkep periode 2014-2019 tersebut meminta kepada Harita Group untuk melakukan evaluasi total terhadap manajemen PT GKP saat ini.
“Kalau memang PT GKP mau beroperasi, saya tidak mau, hal kecil kemudian menjadi konflik, lebih baik tidak ada tambang di Wawonii dari pada kita konflik,” tutupnya.
Sementara pihak perusahaan saat dikonfirmasi melalui WhatsApp engan memberikan tanggapan terkait persoalan yang terjadi di PT GKP. (b)
Penulis: M17
Editor: Jumriati
