ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini memulai pembangunan gedung baru kantor gubernur yang direncanakan memiliki 22 lantai ditambah menara dengan ketinggian sekitar 112 meter.
Pembangunan tersebut menyusul telah diadakannya ground breaking pembangunan oleh Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sultra di Kendari pada Jumat (2/9/2022) lalu. Kantor gubernur yang baru tersebut digadang-gadang menjadi gedung termegah di Sultra mengalahkan Tugu MTQ Kendari yang memiliki ketinggian 99 meter.
Menanggapi hal itu, Legislator DPRD Sultra dari Partai Golkar Farhana Mallawangan mengatakan pada kondisi ini, pihaknya harus mendalami terlebih dulu. Sebab mega proyek itu belum dibahas dengan DPRD dan informasinya justru dari pemberitaan media massa. Terkait anggaran tahap pertama Rp27 miliar juga akan dipertanyakan ke pihak Pemprov Sultra.
“Yang kami pahami bahwa anggaran kurang lebih Rp27 miliar yang disediakan itu hanya untuk rehabilitasi kantor gubernur dan kantor-kantor SKPD lainnya, bukan untuk pembangunan kantor gubernur yang baru, makanya kami hampir semua anggota DPRD Sultra kaget mendengar berita itu,” ujar Farhana yang juga Ketua Komisi II di DPRD Sultra, Selasa (13/9/2022).
Ketua Partai Golkar Kabupaten Kolaka ini menjelaskan kalau rehabilitasi pastilah beda dengan pembangunan baru. Untuk lebih jelasnya DPRD akan melalukakan rapat kerja terkait dengan anggaran rehabilitasi kantor gubernur agar tidak simpang siur dalam pemberitaan.
Baca Juga :
Jelang Akhir Masa Jabatan, Ali Mazi-Lukman Diminta Perhatikan Kebutuhan Prioritas Masyarakat
“Info yang kami terima dari media mengenai besarnya anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp400 miliar untuk membangun kantor gubernur dengan ketinggian 22 lantai tersebut kami pikir bisa saja jika memang dibutuhkan tapi untuk kondisi saat ini negara dan masyarakat kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, sehingga mungkin bisa saja ditunda,” ujar Farhana.
Dana tersebut kata dia, bisa digunakan dulu untuk kepentingan masyarakat yang sangat mendesak agar ekonomi di Sultra cepat membaik, apalagi baru saja terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab jika ekonomi masyarakat baik maka apapun yang akan dibangun tentu tidak begitu menjadi persoalan.
Ketua IKA SMPN 1 Pomalaa ini mengungkap infrastruktur jalan masih banyak sekali yang butuh perhatian dari Pemprov Sultra. Apalagi, belakangan ini banyak masyarakat yang turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya terkait jalan-jalan yang sudah rusak parah, khususnya di Kolaka Utara poros Batu Putih –Porehu. Ada juga di ruas Konawe Selatan-Bombana, Muna-Lakapera, Muna-Buton dan lainnya.
“Jalan-jalan itu benar-benar rusak parah sehingga menurut kami itu juga yang harusnya menjadi perhatian Pemprov Sultra. Bukannya malah membangun kantor gubernur, sementara saat ini masih ada kantor gubernur yang jelas kita lihat masih bisa digunakan,” ujar Farhana.
Oleh karena itu, Farhana menegaskan pihaknya dari Fraksi Golkar akan menolak pembangunan Kantor Gubernur Sultra yang baru. Sebab Fraksi Golkar lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas seperti pembangunan infrastruktur yang rusak parah. (*)
Editor: Muhamad Taslim Dalma
