ZONASULTRA.COM, KENDARI – Berkilo-kilometer (km) jalan Trans Sulawesi di wilayah Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) tampak masih rusak parah. Jalanan bergelombang dan berdebu, namun belum ada langkah cepat dari pemerintah untuk menangani masalah itu.
Kepala Satker Wilayah II Sulawesi Tenggara (Sultra) Balai Jalan 21 Kendari, Saiful Rizal mengatakan proyek jalan nasional itu dikerjakan sudah empat tahun, dimulai tahun 2015 dengan penganggaran multiyears (lebih dari setahun anggaran APBN). Total panjang jalan yang mestinya dibangun adalah 16,7 km oleh PT Tirta Dea yang merupakan perusahaan dari Jakarta, dengan nilai kontrak Rp 96 miliar.
Namun perusahaan itu dalam mengerjakan proyek dianggap mempunyai kualifikasi yang kurang bagus. Menurut Rizal, perusahaan tersebut mestinya menyelesaikan proyek itu pada tahun 2017 tapi karena keterbatasan peralatan dan personil sehingga berlarut-larut.
Akhirnya pihak Balai Jalan pun telah memutus kontrak perusahaan tersebut karena dianggap wanprestasi (inkar janji). Perusahaan kemudian menggugat pihak Balai Jalan karena tidak menerima pemutusan kontrak. Hal itu saat ini sedang berproses di pengadilan dan pengerjaan jalan tidak dilanjutkan.
“Bukan kami tidak melakukan apa-apa, terus terang ruas jalan ini masuk dalam ranah hukum. Karena kami putus kontrak sehingga kami tidak bisa masuk untuk melaksanakan pekerjaan di sini karena masih dalam status ranah hukum,” ujar Rizal yang memantau langsung kerusakan jalan tersebut bersama Anggota DPR RI Ridwan Bae, pada Kamis (28/2/2019) siang.
Kini kata Rizal, di awal 2019, jalan yang bermasalah kurang lebih 6 km (rusak parah), selebihnya sudah bagus namun belum teraspal. Perhitungan Satker, ruas jalan itu bisa bagus dengan menggunakan dana sekitar kurang lebih Rp 46 miliar. Namun untuk masalah itu perlu kebijakan khusus dari pemerintah pusat sehingga dapat dikerjakan oleh perusahaan lain.
Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI dari Dapil Sultra Ridwan Bae berharap kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) melalui Dirjen Bina Marga agar segera menurunkan Tim Audit. Tim Audit itu dapat memilah mana-mana saja batas yang sudah dikerjakan sehingga bisa dilanjutkan oleh perusahaan lain.
Kata Ridwan, caranya agar cepat bisa tanpa melalui tender, yakni dengan jalan penunjukkan langsung perusahaan lain. Sebab, masalah itu harus dianggap sebagai hal yang darurat dan merupakan bencana. Apabila dalam status “bencana” maka penunjukkan langsung bisa dengan cepat dilakukan.
“Olehnya itu saya minta kepada Menteri PU agar segera mengadakan dana khusus supaya percepatan penyelesaian pekerjaan ini dapat segera diselesaikan. Dalam waktu dekat ini saya dengar Menteri (Basuki Hadimuljono) akan datang di Sulawesi Tenggara,” ujar Ridwan di sela-sela kunjungannya melihat jalan tersebut.
Selain itu, Ridwan berharap pihak PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) juga mengambil peran dalam menyelesaikan masalah jalan tersebut. Walaupun memang tak dapat dipungkiri pihak PT VDNI sebagai perusahaan smelter tambang di wilayah tersebut, telah membangun jalan beton kurang lebih 6 km di Morosi.
“Rakyat telah tersiksa selama 4 tahun, antara lain adalah banyak ibu-ibu hamil yang melahirkan di tempat ini, banyak masyarakat yang jatuh kecelakaan, kemudian banyak masyarakat yang makan dan minum lumpur di sini,” ungkap Ridwan.
Langkah lain akan diambil oleh Ridwan dengan memberitahu langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang masalah jalan Trans Sulawesi. Kesempatan akan diambil Ridwan ketika Jokowi berkunjung ke Kendari pada Jumat (1/3/2019) besok.
“Dan ini akan saya kemukakan langsung kepada pa Presiden Jokowi pada saat dia berkunjung ke Kendari. Karena mungkin dengan bapak presiden bicara tentang ini akan segera terselesaikan persoalannya,” ucap Ridwan.
